Polda Metro Berharap tidak Ada Syukuran Kemenangan 02 di Monas

PERSAUDARAAN Alumni 212 akan menggelar acara Gema Nisfu Sya'ban syukuran kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Monumen Nasional. Namun, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima surat pemberitahuan kegiatan itu.

"Belum ada surat pemberitahuan ke polisi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis (18/4).

Acara syukuran itu akan digelar pada Jumat (19/4) besok sekitar pukul 19.30 WIB. Syukuran kemenangan Prabowo dan Sandiaga itu akan diawali dengan salat Jumat berjemaah di Masjid Istiqlal.

Argo berharap acara tersebut batal digelar. Apalagi, acara tersebut belum memiliki izin.

"Semoga tidak jadi karena dari Monas juga belum ada izin pengunaannya," jelas Argo.

Sekjen PA 212, Bernard Abdul Jabbar, mengatakan, peserta syukuran akan berkumpul di Monas setelah salat Jumat berjemaah di Masjid Istiqlal. Para peserta akan berjalan kaki bersama.

Bernard belum bisa memastikan jumlah peserta aksi. Ia mengaku acara itu direncanakan secara mendadak. Bernard menilai tak ada yang salah dengan perayaan kemenangan ini.

Ia yakin pasangan Prabowo dan Sandiaga menang Pemilihan Umum Presiden 2019. Ia mengacu pada hasil real count yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga. Hingga saat ini, Prabowo-Sandiaga disebut unggul 62% dari pasangan Jokowi-Amin.

"Dasarnya dengan formulir C1 yang sudah hampir 380 ribu TPS yang masuk dari seluruh Indonesia. Itu yang menjadi dasar acuan kita mengapa kemudian kita masih berada di angka 62%. Bisa kurang bisa tambah, karena data yang masuk sudah 40%. Sekitar 380 ribu dari 800 ribu TPS di Indonesia," terangnya.

Bernard menilai hasil hitung cepat di televisi dan media arus utama belum tentu benar. Diberitakan, sebagian besar lembaga survei menyatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul dari Prabowo-Sandiaga.

"Sah-sah saja mereka mau menang di quick count silakan, kita juga mau rayakan di real count ya silakan. Enggak ada alasan mau apa. Nanti tinggal tunggu KPU saja," pungkas Bernard. (Medcom/OL-1)