Sekolah Butuh Tim Cegah Kekerasan

Aksi kekerasan dengan korban dan pelaku dari kalangan pelajar membuat Anies Baswedan mengingat masa-masa menjadi Menteri Pendidikan, beberapa tahun lalu. Saat itu, ia sudah mengantisipasi dan berusaha menekan angka kejadiannya.

"Saat masih jadi menteri, saya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan No 82 Tahun 2015. Isi aturan itu meminta para kepala daerah membentuk tim gugus pencegahan kekerasan di sekolah," papar Gubernur DKI Jakarta itu, kemarin.

Tim gugus, lanjtnya, terdiri atas unsur siswa, orangtua, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, guru, dan pemerintah. Saat itu, Anies mengatur gugus pencegahan kekerasan di sekolah harus dimiliki setiap kota dan kabupaten serta dilanjutkan ke tingkat sekolah.

Dia menambahkan, tugas tim ialah mendeteksi permasalahan yang ada di setiap sekolah. Dengan deteksi awal itu diharapkan bibit masalah yang terjadi antarsiswa dapat diredam, dicegah, dan diselesaikan sebelum menjadi tindak pidana.

"Jadi, setiap kota harus punya, ada peraturannya. Kemudian di tingkat sekolah juga ada. Saya yang tanda tangan kok, saya yang bikin aturannya," terangnya.

Baca juga: Preman di Jakarta Barat Dibuat tidak Berkutik

Kekerasan terhadap siswa yang terkini ialah pengeroyokan terhadap seorang pelajar SMP di Pontianak, Kalimantan Barat. Pelakunya 12 pelajar SMA yang seluruhnya perempuan.

Secara nasional pembentukan gugus itu belum terlaksana, Anies pun bermaksud akan menerapkannya di DKI Jakarta. "Bentuknya peraturan gubernur," lanjutnya.

Aturan itu, tambah Gubernur, menekankan pembentukan gugus pencegahan kekerasan dan perundungan di sekolah. Tim ini akan banyak mendengar dan melihat potensi konflik yang terjadi antarpelajar di sekolah. Dengan pergub, tim gugus akan mendapat anggaran dari APBD.

"Tugas gugus melakukan antisipasi dan secepatnya menyelesaikannya," tegasnya. (Fer/J-3)