Ketua DPRD: Perombakan Jabatan Jangan Berbau Politis

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan proses perombakan jabatan bukan suatu hal yang mudah. Mencopot dan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) dari dan pada suatu jabatan menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu harus melalui pengkajian dan penilaian yang matang.

Ia pun menduga perombakan yang dilakukan berbau politis. Anies dinilai melakukan perombakan atas orang-orang yang dinilai cakap bekerja pada masa kepemimpinan gubernur terdahulu.

Baca juga: Pembangunan LRT Jakarta Sudah 99%

Selain itu, pada ASN yang dinilai tidak memiliki kapabilitas sehingga dinonaktifkan justru kemungkinan akan ditarik kembali oleh Anies untuk mengisi berbagai posisi.

"Ada camat jadi sekretaris camat, lurah jadi sekretaris lurah, jadi aneh buat saya. Tempat-tempat itu juga berbau politis sekali. Saya sudah merekam jejak itu," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (26/2).

Kewibawaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa anjlok di mata ASN serta masyarakat, jika akhirnya proses perombakan jabatan hanya dinilai dari suka atau tidak suka terhadap pimpinan.

Evaluasi tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP), menurut Prasetyo, tidak berjalan maksimal dengan adanya peristiwa ini.

"Banyak yang terkena dampak, ini tidak layak. Kasihan kan orang kerja bagus kok. Dia kan birokrat dari bawah sampai ke atas meniti karir dari lurah jadi sekel kan tidak betul. Jangan ada dendam politiklah, pilkada sudah selesai," tukasnya.

Baca juga: Tolak Cawagub DKI, FBR: Punya Waktu 7 Bulan, Harusnya Sosialisasi

Sebelumnya, sebanyak 1.125 pejabat dari eselon IV setara lurah hingga eselon II setara kepala dinas dirombak oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin. Pelantikan dilangsungkan di Lapangan Irti Monas. Pada pelantikan tersebut puluhan lurah diturunkan jabatannya menjadi sekretaris lurah. Begitu pula camat yang diturunkan menjadi sekretaris camat.

Selain itu ada pula tiga eselon II yang didemosi yakni Mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Teguh Hendrawan yang diturunkan posisinya menjadi Kepala Biro Tata Pemerintahan, Mantan Kepala Badan Pembinaan BUMD Yurianto yang diturunkan menjadi anggota TGUPP, dan Mantan Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Ismer Harahap yang turun menjadi Kabag Tatalaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. (OL-6)