PGRI bakal Cek Kebenaran Pemecatan Guru di Bekasi karena Pilkada

PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) menyesalkan tindak pemecatan yang dilakukan yayasan sekolah terhadap seorang guru di Bekasi, Jawa Barat. Diduga pemecatan bernuansa politik karena dilakukan lantaran perbedaan suara dalam Pemilihan Gubernur Jabar 2018.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi, mengaku belum menerima laporan resmi mengenai pemecatan yang terjadi pada Rabiatul Adawiyah. Jadi, ia belum mengetahui persis duduk perkaranya.

"Tapi PGRI sudah mengirimkan utusan untuk turun ke sana (Bekasi)," ungkap Unifah kepada Medcom.id di Jakarta, Sabtu (30/6).

Rabiatul dipecat pihak sekolah lantaran memilih pasangan calon Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dalam Pilgub Jabar. Pemecatan terungkap dalam grup WhatsApp lalu viral di media sosial.

Menurut Unifah, perilaku menggiring pada politik praktis yang dilakukan sekolah terhadap guru-gurunya sangat tidak tepat.  

"Guru itu harus independen, dan memilih calon tertentu adalah hak setiap guru sebagai warga negara. Harus dihargai, dihormati," tegas Unifah.

Untuk itu, PGRI tidak hanya menentang keras politisasi guru, tetapi juga akan melindungi guru dengan memberikan bantuan hukum pada guru yang terlanggar haknya tersebut.

"Pasti dibantu mediasi, dan kita siapkan bantuan hukum jika diperlukan langkah di jalur hukum," tandas Unifah.

Secara umum, kata Unifah, sebagai Ketum PB PGRI juga sangat menjaga jarak dengan segala urusan politik praktia baik sebelum maupun sesudah Pemilihan Kepala Daerah 2018, juga Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

"Saya tidak mau PGRI dengan anggota 3 juta guru ini dimanfaatkam secara politik, saya memang menjaga jarak dan melindungi PGRI  jarak dari politik praktis," tutup Unifah. (Medcom/OL-1)