Pemprov DKI Belum Terima Laporan Ada Kegiatan Politik di CFD Kemarin

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku pihaknya belum menerima laporan adanya kegiatan politik di perhelatan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB/Car Free Day) pada Minggu (6/5) lalu. Bila ditemui ada laporan, ia mengaku pihaknya akan memberikan sanksi administrasi tanpa pandang bulu.

"Belum ada laporan masuk, tapi kalau misalnya ada langsung kita proses," jelas Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (7/5).

Sandiaga tidak menjelaskan detail sanksi administrasi yang dimaksud. Dia hanya menegaskan pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menindak pihak yang masih melakukan kegiatan politik di area CFD sesuai Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang HBKB. Namun bila di luar area CFD, maka itu bukan wewenang Pemprov DKI.

Pada Minggu pagi lalu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menggelar deklarasi #2019GantiPresiden di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Deklarasi tidak dilaksanakan di dalam area CFD, namun hanya berjarak sekitar 20 meter dari kawasan CFD dan diselenggarakan di waktu yang bersamaan pula.

"Yang di sanksi kan pihak yang bertanggungjawab. Kita enggak memandang bulu, kita akan tegas," ucapnya.

Pemprov DKI sendiri akan terus membagikan kaos berwarna putih polos di CFD hingga area tersebut betul-betul bebas dari kegiatan berbau politik. Sandiaga sendiri tidak ingin menjadikan kegiatan politik ini sebagai alasan untuk meniadakan CFD.

"Tidak akan ada opsi meniadakan CFD. Saya tegas saja, masyarakat sudah sangat merindukan ruang terbuka seperti CFD," tuturnya. (OL-5)