Dilarang Gunakan Monas, FUI Dituntut Tanggung Jawab

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melarang Forum untuk Indonesia (FUI) menggunakan kawasan Monumen Nasional di kemudian hari. FUI juga diminta mempertanggungjawabkan empat hal menyusul kericuhan saat bagi-bagi sembako di Monas pada Sabtu (28/4) lalu.

"Sudah pasti (di-blacklist). Kita tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada mereka," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Rabu (2/5).

Sandiaga menuturkan pihaknya telah bertemu dengan panitia penyelenggara, juga mendengar langsung laporan dari Dinas Pariwisata dan Budaya, serta Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede.

Satu adalah mengganti kerugian. Kedua memastikan sarana pradarana kembali normal. Ketiga pencatutan logo pemprov dki harus ada permintaan maaf dari pihak penyelenghara. Terakhir tentunya menanggung akibat dan berpartisipasi dlm satu, masalah hukum yg diselesakan dgn aparat hukum. Dan dgn keluarga korban.

Dari pertemuan itu, Pemprov DKI meminta FUI mempertanggungjawabkan empat hal. Pertama, mengganti kerugian yang disebabkan dari acara bagi-bagi sembako, memastikan sarana dan prasarana di kawasan Monas kembali normal, meminta maaf karena telah mencatut logo Pemprov DKI, serta menanggung akibat hukum yang disebabkan.

"Ini tugas kita memberikan sanksi," tambah Sandiaga.

FUI disebut melakukan sejumlah pelanggaran. Salah satunya melanggar Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun tentang Pengelolaan Kawasan Monas. Selain itu, Sandiaga menilai FUI juga telah melanggar ketentraman dan ketertiban.

"Banyak sekali yang dilanggar. Beberapa Perda sedang diinventaris Biro Hukum, apa saja yang dilanggar," tutur dia.

Sebelumnya, FUI menggelar Pesta Rakyat di kawasan Monas pada Sabtu (28/4) lalu. Mereka mengajukan izin gelaran seni budaya kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Rencana awal, akan ada pemecahan rekor tarian dengan penari terbanyak. Namun, panitia malah menggelar acara bagi-bagi sembako. Sebanyak ratusan ribu orang datang ke Monas tanpa persiapan pengelolaan yang matang oleh panitia.