Review Posisi Pemprov DKI di Perusahaan Bir Rampung Sepekan Ini

JANJI untuk menarik seluruh kepemilikan saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di perusahaan bir, PT Delta Djakarta Tbk hingga saat ini belum terwujud. Janji itu disampaikan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno pada masa kampanye Pilkada DKI.

Meski, belum ada kepastian soal penarikan kepemilikan saham di perusahaan sektor pangan dan minuman itu, Sandiaga mengatakan sedang me-review posisi Pemprov DKI. Proses review dijanjikan selesai dalam sepekan. Menurutnya, PT Delta Jakarta sudah mengerti posisi pemprov.

“Satu lagi milestone sudah tercapai, yaitu komunikasi dengan mitra dan mitra sudah mengerti posisi kami seperti apa. Kami sedang lakukan review terhadap posisi kami, portfolio kami di Delta Djakarta, apakah sesuai dengan visi misi kami yang dituangkan di RPJMD dan ini akan selesai dalam satu minggu ke depan dan akan kami sampaikan,” jelas Sandiaga, Rabu (25/4)

Sebelumnya, Sandiaga menghadiri acara malam dengan sejumlah direksi PT Delta Jakarta, Selasa (24/4). Keesokan harinya, yakni hari ini, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pun digelar.

Sandi menilai sebagai BUMD yang 26,25% sahamnya dimiliki Pemprov DKI, PT Delta sudah berkinerja baik. “Tahun lalu kami terima deviden sekitar Rp40 miliar dan akan dibayarkan di RUPS ini. Nanti akan kita lihat lagi,” ujarnya.

Namun demikian, Sandiaga menyatakan kinerja yang baik itu akan diulas kembali. Pasalnya, Pemprov DKI ingin portfolio BUMD yang ada di bawah Pemprov DKI harus menghasilkan kinerja yang bisa menopang RPJMD dan kinerja yang menjadi target visi dan misi pemerintahan 2017-2022.

“Tentunya keinginan kami jelas bahwa setiap portfolio di bawah lingkungan BUMD itu harus menghasilkan kinerja yang bisa menopang RPJMD kami dan kinerja yang menjadi target visi dan misi pemerintahan 2017-2022.” Tandasnya.

Saat ini kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan pemilik merek Anker Bir, Carlsberg, San Miguel, dan Stout tersebut sebesar 26,25%. Jumlah itu merupakan gabungan dari 23,34% saham Pemprov DKI Jakarta dan 2,91% milik BP IPM Jaya, yang juga berada di bawah naungan Pemprov DKI.

Pemprov DKI telah memiliki saham tersebut sejak tahun 1967. Sementara sisanya dimiliki oleh San Miguel Malaysia (L) Pte, Malaysia sebesar 58,33% dan publik sebesar 18,33%. (OL-5)