Penataan Tanah Abang Jangka Menengah Libatkan Banyak Instansi

PENATAAN kawasan Tanah Abang jangka menengah dijanjikan akan melibatkan banyak pihak. Hal ini mengingat penataan tahap awal mendapatkan banyak kritik dari sejumlah instansi, salah satunya Ombudsman. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan banyak hal yang dapat dipelajari dari penataan jangka pendek yang mendapat kritikan.

Sandiaga menyampaikan harapannya agar dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Ombudsman dalam penataan kawasan Tanah Abang jangka menengah. Dia juga berjanji akan melibatkan pihak kepolisian dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada penataan jangka menengah. Saat ini Sandi dan jajarannya masih menyiapkan visualisasi penataan untuk dipublikasikan.

"Kita akan mulai sosialisasikan minggu depan Insya Allah. Belajar yang dari tahap pertama, kita akan libatkan juga Ombudsman. Kita juga akan laporkan ke pihak kepolisian, BPTJ, juga ke instansi terkait," ujarnya.

Pada penataan jangka mengenah, Pemprov DKI akan membangun jembatan layang (sky bridge) dan merevitalisasi Pasar Blok G. Pembangunan sky bridge rencananya dibangun usai lebaran.

Akhir Maret 2018 lalu, Plt Kepala Kantor Perwakilan DKI Jakarta Raya Dominikus Dalu mengatakan jika dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari Pemprov DKI tidak merelokasi PKL Tanah Abang dan membuka Jalan Jatibaru, permintaan eksekusi itu akan meningkat menjadi rekomendasi.

Pekan depan merupakan batas tenggat waktu bagi Pemprov DKI untuk menginformasikan langkah korektif mereka kepada Ombudsman. Dalam 30 hari berikutnya, rencana itu harus dieksekusi alias Pemprov DKI harus membuka kembali Jalan Jatibaru Raya seperti sedia kala.

Jika sudah menjadi rekomendasi, pemprov harus menjalankannya selama satu hingga dua minggu. Apabila tetap diabaikan, maka akan ada sanksi administratif yang diberikan. (OL-5)