Dishub DKI Kebingungan Atur Pangkalan Ojek Daring

DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengaku kebingungan mengatur ojek online (daring) yang kerap mangkal di pinggiran jalan. Kepala Dishub DKI Andri Yansyah mempertanyakan filosofi awal keberadaan ojek daring yang semula berkonsep tanpa pangkalan.

"Justru saya mempertanyakan bos ojek daring serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dulu kan filosofinya supaya tidang mangkal. Sayangnya, kita tidak punya tanggung jawab di sini," kata Andri Yansyah, Rabu (18/4).

Andri mengaku dirinya sudah bersurat sebanyak empat kali kepada Menkominfo Rudiantara, terkait hal ini. Namun, hingga kini belum ada solusi. Andri pun serba salah karena bila ia menyediakan lahan parkir bagi ojek daring maka ia sudah keluar dari filosofi awal ojek daring.

"Alamat salah saya kalau kita kasih lahan parkir. Kalau dikasih pangkalan nanti bentrok lagi sama ojek pangkalan," tuturnya.

Kendati demikian, lanjut Andri, bukan berarti Dishub DKI tidak melakukan penertiban pangkalan ojek di Jakarta. Namun, penertiban tidak menggunakan istilah khusus kepada pangkalan ojek daring melainkan penertiban secara umum di mana kendaraan dilarang parkir di bahu jalan.

"Kita bukan penertiban ojek daring, tapi pelanggaran lalu lintas. Memang tidak bisa ditertibkan secara keseluruhan," imbuh Andri.

Terhitung sejak 22 Januari hingga 17 April tahun ini Dishub DKI sudah menilang 13.972 kendaraan motor, termasuk di dalamnya ojek daring. Keberadaan ojek daring sebagai teknologi yang memudahkan mobilitas masyarakat sudah kian menjamur. Andri menyebut, 50% dari seluruh kendaraan motor di Jakarta sudah bergabung ke perusahaan transportasi daring.

"Hampir 50% jumlah kendaraan bermotor di Jakarta sudah ojek daring. Kita punya 14juta unit motor keseluruhan. Berarti ada tujuh juta motor ojek daring." pungkas Andri. (X-10)