Bangun Kampung Akuarium, Sandiaga Putar Otak Agar Tak Langgar Tata Ruang

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sedang mencari cara untuk mewujudkan aspirasi warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, tanpa melanggar koridor hukum.

"Kami harus pastikan nanti aspirasi warga itu terakomodasi dengan ketentuan dan peraturan yang harus kita sesuaikan. Jangan sampai nanti kita melanggar hukum. Harapan kita penataan ini juga sesuai dengan koridor hukum," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Selasa (17/4).

Saat ini, konsep penataan Kampung Akuarium masih dibahas secara internal di Pemprov DKI melalui community action plan (CAP) atau pelibatan masyarakat. Dia menyebut sudah ada beberapa usulan penataan yang disampaikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait penataan tersebut, antara lain berkonsep rumah hibrida.

"Pak Gubernur sudah menerima beberapa usulan (warga), beberapa maket. Dan ada beberapa LSM yang sudah memikirkan konsep-konsep penataan, ada yang dua lantai, ada yang delapan lantai. Ada juga yang menyampaikan konsep rumah itu harus berbasis seperti rumah hibrida. Ini masukan semua tentang apa yang diinginkan warga, sesuai peraturan, sesuai dengan keinginan kita menata kembali dalam satu konsep yang bisa diterima," jelas dia.

Namun Sandi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana ia bisa menata Kampung Akuarium tanpa melanggar hukum.

Sebelumnya, Sandi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diingatkan pihak dewan agar tidak melanggar aturan tata ruang, terkait rencana pembangunan rusun di lahan Kampung Akuarium. Pasalnya dalam peta tata ruang DKI Jakarta, Kampung Akuarium tercantum sebagai zona milik pemerintahan daerah. Kawasan itu juga merupakan kawasan pendukung kawasan cagar budaya seperti Pasar Ikan dan Kota Tua. Lalu di salah satu sisinya juga terdapat area untuk ruang terbuka hijau, mendukung aliran air yang ke laut.