Tunggakan Sewa Rusun Meningkat, Sanksi Jalan di Tempat

TUNGGAKAN sewa rumah susun (rusun) di DKI Jakarta kian meningkat. Tunggakan sewa di 24 rusunawa di Jakarta meningkat sebesar Rp3 miliar dari tunggakan pada triwulan terakhir 2017 yang tercatat senilai Rp32 miliar.

Kepala Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR-KP) DKI Jakarta Surahman mengatakan, dalam dua tahun terakhir pihaknya mencatat ada Rp35,92 miliar uang tunggakan sewa rusun.

"Setiap bulannya tunggakan selalu naik. Sampai saat ini semakin meningkat," kata Surahman di Jakarta, kemarin. Menurutnya, jumlah tunggakan sewa rusun di DKI beragam.

Tunggakan terbesar ada di Rusun Marunda, Jakarta Utara, sebesar Rp10,53 miliar dari total 2.880 unit. Tunggakan juga terjadi di Rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur, yang mencapai Rp5,43 miliar dengan 578 penunggak dari 800 unit, sedangkan tunggakan di Rusun Pulo Gebang, Jakarta Timur, mencapai Rp4,27 miliar pada 654 dari total 720 unit.

"Ini jelas merugi, tapi ini pelayanan pemerintah untuk rakyat dan sudah ada aturannya," katanya.

Belum ada langkah khusus dari DPR-KP terkait sanksi bagi penunggak itu. Sanksi yang diberlakukan baru sebatas penyegelan, tidak sampai tahap pengosongan unit. Hal tersebut terjadi di Rusun Tambora dan Rusun Pesakih, Jakarta Barat.

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Tambora yang me-mayungi Rusun Flamboyan, Pesakih, dan Tambora, Sarjoko mengatakan pengosongan unit tidak bisa dilakukan kendati tunggakan di sana mencapai puluhan miliar. "Paling kami hanya melakukan penagihan, dan kami mengingatkan penunggak lainnya," kata Sarjoko.

Total tunggakan di Rusun Pesakih mencapai Rp619 juta atas 209 unit dari 880 unit yang ada. Di Tambora, tunggakan sebesar Rp 1,1 miliar pada 274 dari total 869 unit.

Sarjoko mengaku tidak dapat berbuat banyak. Pengusiran tidak bisa dilakukan lantaran terbentur kebijakan dari pimpinan. (Aya/J-3)