Kebijakan Soal PKL Dikiritik Mantan Wagub DKI

KEBIJAKAN Pemerintah Provinsi DKI terkait penataan pedagang kaki lima mengundang kritik mantan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta periode 1982-1987 Bunyamin Ramto.

Kritikan itu disampaikan saat mantan wagub era Gubernur Soeprapto itu bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI, Rabu (7/3).

Dalam pertemuan itu, Bunyamin sempat memberikan beberapa masukan dan nasehat kepada Sandiaga, terutama dalam penanganan PKL di Jakarta.

Menurut Bunyamin, dalam penataan PKL seharusnya Pemprov DKI tidak membuka seluas-luasnya peluang. Kalau hal itu terjadi, akan memicu migrasi PKL dari daerah lain ke Jakarta.

"Kalau PKL kita buka seluas-luasnya, datanglah orang dari luar daerah ke sini, sebanyak-banyaknya," kata Bunyamin mengingatkan.

Bila terjadi migrasi besar-besaran PKL, lanjutnya, Kota Jakarta tidak akan dapat menampungnya. Akibatnya, DKI akan menjadi kota PKL meski tidak mampu menampung. Bahkan bertambah jumlah penduduk dari daerah lain dan sulit menertibkan.

"Kalau mereka menyerbu Jakarta, siapa yang mau menampungnya? Jakarta ini bukan kota kaki lima. Dulu, saya daftarkan (PKL) semua. Tidak boleh nambah. Kalau enggak, nanti datang semua orang ke Jakarta jadi PKL. Pemerintah apa pun, tidak akan mampu menampung PKL kalau tidak dibatasi,” tegasnya. (OL-4)