Interpelasi DPRD DKI Batal Jika Anies Buka Kembali Jalan Jati Baru

PIMPINAN DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan akan membatalkan hak interpelasi DPRD terkait penutupan jalan di Jati Baru, jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka kembali Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sebagai inisiator penggunaan hak interpelasi DPRD, Gembong akan melihat terlebih dulu apakah Jalan Jati Baru benar-benar dibuka kembali. Kalaupun dibuka, ia akan memastikan bagaimana gubernur membuka jalan tersebut.

"Kita lihat dulu, apakah itu betul dibuka atau tidak, kan interpelasi itu tuntutan bagaimana mengingatkan dan meminta keterangan kepada gubernur berkaitan dengan kebijakan menutup jalan itu. Kalau sekarang mau dibuka kita lihat dulu dibukanya bagaimana," tandas Gembong saat dihubungi, Selasa (6/3).

Gembong menyampaikan, ia belum mendengar pernyataan Anies-Sandi soal rencana pembukaan Jati Baru. Kalaupun dikembalikan fungsinya maka akan ada evaluasi lanjutan terhadap penggunaan hak interpelasi.

"Kalau mungkin dikembalikan fungsi jalan itu ya tentunya kita evaluasi terhadap rencana kawan-kawan yang ada di DPRD berkaitan dengan hak interpelasi itu," tuturnya.

Gembong menyampaikan PKL enggan dipindahkan karena instruksi datang langsung dari Anies-Sandi. Diharapkan ketika fungsi jalan dikembalikan kembali diinstrukaikan oleh gubernur maka PKL akan mau dipindahkan.

"Jadi kalau ada kebijakan yang baik untuk mengembalikan hak warga Jakarta untuk menikmati jalan Jati Baru tentunya kan kita akan evaluasi usulan teman - teman untuk mengajukan interpelasi. Kita tidak ada agenda kain, agenda kita cuma Tanah Abang itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan sebanyak 15 anggota DPRD sudah sepakat menggunakan hak interpelasi. Keputusan digunakan atau tidak hak tersebut ditentukan pekan ini. Namun, sampai hari ini belum ada kepastian mengenai hal tersebut. (OL-3)