Anies: Rumah DP Rp0 di Rorotan bukan Program Pemprov DKI

PELETAKAN batu pertama (ground breaking) rumah dengan uang muka (down payment) nol rupiah (Rp0) di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, batal dilakukan, Rabu (28/2). Pemerintah Provinsi DKI dan pengembang disebut belum mencapai kesepakatan ihwal skema pembayaran.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, masih memastikan apakah skema pembayatan menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau non-FLPP. Berbeda dengan sebelumnya, unit rumah DP Rp0 di Rorotan akan dijalankan oleh swasta.

"Kalau FLPP ada batasan-batasannya. Nah itu yang harus kita sinkronkan," ujarnya, Rabu (28/2).

Rumah DP Rp0 di Rorotan dirancang dengan model rumah tapak dibangun oleh perusahaan swasta yaitu PT Nusa Kirana. Rumahnya dibangun di atas lahan seluas 1,3 hektarE milik perusahaan tersebut.

Luas bangunan rumah itu yakni 27 m2 dengan luas tanah 45 m2. Rumah tersebut dilengkapi dengan satu ruang tamu, satu kamar mandi, dan dua buah kamar tidur. Juga memiliki ruang kosong di bagian belakang yang dapat difungsikan sebagai dapur.

"Arahan saya jangan dipaksakan. Kalau memang ada yang belum sinkron tunda saja dulu. Pastikan, kan dari segi harga, dari skema itu kemarin belum ada sinkronisasinya," kata Sandiaga.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, rumah tapak DP Rp0 di Rorotan bukan program Pemprov DKI. Rumah DP Rp0 yang menjadi program Pemprov DKI sudah diluncurkan di Pondok Kelapa.

"Anda cek saja program siapa, program Pemprov? Tidak ada, coba cek saja," ujar Anies

Anies mempersilakan perusahaan swasta manapun untuk menyediakan rumah DP Rp0. Namun, dia mengingatkan bahwa rumah DP Rp0 merupakan program Pemprov DKI Jakarta sehingga penyediaannya harus mengikuti aturan pemprov.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, rumah DP Rp0 di Rorotan, tidak menggunakan skema FLPP. "Skema yang digunakan itu skema biasa, skema pengembang. Enggak masuk skema FLPP. Jadi harus digarisbawahi itu bukan skema FLPP," ujar Agustino

Ia mengatakan, harga rumah dalam skema FLPP adalah Rp140 juta. Harga rumah tapak di Rorotan lebih dari itu. Ia mempersilakan mereka membuat aturan penjualan sendiri karena di luar skema FLPP.

"Yang jelas jangan memberatkan warga yang beli nantinya. Kalau memang untuk berpenghasilan rendah, ya, silakan saja atur sendiri," ujarnya.

Agustino mengatakan, sulit menyediakan rumah dengan skema FLPP di Jakarta. Jika pengembang swasta mau menyediakan rumah DP Rp0 dengan skema FLPP, jenis yang paling memungkinkan adalah rumah susun.

Government Relations PT Nusa Kirana, Dhiki Kurniawan, rumah DP Rp0 di Rorotan dipatok dengan harga sebesar Rp350 juta per unit.

"Kami tawarkan dengan harga Rp350 juta. Belum ada (kesepakatan dengan Pemprov)," kata Dhiki. (X-12)