Jelang Pilkada, 140 Pejabat di Pemkot Bekasi Dimutasi

JELANG pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Juni 2018, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memutasi seratusan pejabat eselon IV, III, dan II di awal 2018. Pemecahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi alasan kepala daerah tersebut merotasi jabatan anak buahnya.

“Ini sesuai nomenklatur yang berlaku, bukan karena alasan yang lain. Dinas PUPR mengalami pemekaran sehingga banyak jabatan yang harus diubah,” ungkap Rahmat, kemarin.

Ia menjelaskan beban kerja yang berat membuat Dinas PUPR harus dipecah menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD). Saat ini dua dinas tersebut terbagi menjadi Dinas Bina Marga dan Tata Air serta Dinas Penataan Ruang.

Selain itu, Rahmat berdalih, restrukturasi di tubuh organisasi pegawai yang ia pimpin bertujuan memperbaiki sejumlah layanan. Di antaranya memperbaiki sistem pembuatan kartu identitas penduduk (KTP) elektronik.

“Ada pelayanan yang akan kami tingkatkan di beberapa titik yang masih lemah kinerjanya,” katanya.

Pelayanan pembuatan KTP elektronik, kata dia, akan dialihkan ke kantor kecamatan sehingga pelayanan tersebut tidak lagi terpusat hanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Warga kini tinggal mendatangi kantor kecamatan untuk pengurusan KTP elektronik.

Karena itulah, restrukturasi pegawai pun dilakukan atas alas­an penempatan sumber daya manusia (SDM) yang tepat agar pelayanan bisa ditingkatkan.

“Butuh SDM yang mau berge­rak cepat dan melakukan perubahan,” kata dia.

Sebanyak 140 pejabat eselon II hingga IV dimutasi. Perinciannya sebanyak 3 pejabat eselon II, 27 pejabat eselon III, dan 111 pejabat eselon IV.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menambahkan, mutasi kali ini dilakukan untuk perbaikan kualitas pelayanan pada masyarakat. Apalagi, beberapa pendapatan daerah tidak tercapai akibat beban kerja yang luar biasa di Dinas PUPR.

“Rotasi memang perlu untuk peningkatan realisasi target pajak juga,” tandas dia. (Gan/J-1)