Anies Diminta Hadir Dalam Mediasi Terkait Ujaran Pribumi

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan diminta hadir dalam upaya mediasi atas gugatan Tim Advokasi Anti Diskriminasi Ras dan Etnis (Taktis) terkait ujaran pribumi dan nonpribumi pada pidato 16 Oktober lalu. Taktis yang terdiri dari delapan advokat menyatakan Anies Baswedan harus hadir untuk bermediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung (MA).

“Kita sudah masuk ruang mediasi dengan Hakim Syarifuddin Zuhri dihadiri juga kuasa tergugat. Dari pihak menggungat mensyaratkan ingin melanjutkan mediasi dengan kehadiran Gubernur Anies Baswedan. Harus hadir di ruang mediasi ini sesuai perintah MA yang jadi pedoman kita,” kata penggugat I Taktis Hermawi Taslim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (14/12).

Taktis menggugat Anies Baswedan terkait ujaran pribumi dan nonpribumi dengan dalil gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa Pasal 1365 KUHP Perdata. Tim Advokasi khawatir bila Anies diperbolehkan melontarkan hal yang sama selama masa kekuasaannya maka masyarakat bisa terpecah belah.

Berdasarkan kesepakatan, bersama pihak kuasa Anies dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Adityo Nugroho dipastikan Anies akan hadir pada 10 Januari 2018 ke ruang mediasi. Pada hari itu nanti akan ditentukan sikap apakah mediasi berhasil atau kembali ke ruang persidangan.

“Kalau tergugat tidak hadir. Kita tidak akan lanjutkan mediasi. Maka kita akan lanjutkan pada pokok perkara. Kita langsung sidang untuk pembacaan gugatan,” tandasnya.

Sidang pembacaan gugatan pun, lanjut Taslim, akan diusulkan berlangsung pada hari itu juga. Pasalnya, pihaknya tidak ingin masyarakat terombang ambing dan terus direnggangkan dari kelompok-kelompoknya.

“Ini kan implikasi dari pernyataan-pernyataan kemarin. Harusnya pidato beliau menyatukan seluruh umat bukan memecah belah dengan istilah yang mampu memecah belah harmoni masyarakat,” pungkasnya. (OL-3)