Mendagri Akan Evaluasi Kenaikan Dana Parpol di DKI Jakarta

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan mengevaluasi kenaikan dana bantuan untuk partai politik yang tercantum dalam APBD 2018 DKI Jakarta. Pasalnya, dana bantuan bagi parpol naik dari Rp 1,8 miliar pada tahun ini yang kemudian meningkat tajam menjadi Rp 17,7 miliar di tahun depan.

"Soal apakah nanti 1500, maksimum, nanti akan kita bicarakan. Secara prinsip setuju kita menaikkan, tetapi jangan terlalu tinggi, nanti akan bisa menimbulkan kecemburuan semua daerah yang lain, walaupun PAD-nya besar," kata Tjahjo di Kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (9/12).

Sebelumnya diberitakan, dalam APBD 2018 DKI Jakarta yang disahkan melalui rapat paripurna DPRD pada 30 November lalu, Pemprov DKI menaikkan dana hibah untuk parpol dari Rp 410 per suara yang diperoleh parpol di 2017 menjadi Rp 4000 per suara pada tahun depan. Karena itu, anggaran pun menjadi bengkak dari Rp 1,8 miliar menjadi Rp 17,7 miliar di tahun depan.

Tjahjo menyampaikan bahwa memang pemerintah telah menaikkan besaran bantuan dana bagi parpol melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No 277/MK.02/2017. Dalam surat itu, Kementerian Keuangan menetapkan bantuan parpol tiap tahunnya sebesar Rp 1000 per suara sah atau naik dari sebelumnya Rp 108 per suara sah.

"Nilainya sepanjang itu sama ngga ada masalah, ini kan tergantung nilainya, jangan sampai anggaran untuk kesehatan misalnya lebih kecil daripada anggaran untuk dana parpol. Soal sepuluh kali oke, tapi sepuluh kali yang bagaimana?" ucapnya.

Lebih lanjut, Tjahjo pun mengingatkan bahwa jangan sampai anggaran dana parpol lebih tinggi ketimbang anggaran untuk program-program prioritas. "Apapun kepentingan masyarakat luas harus diutamakan, walaupun partai juga penting," tegasnya.

Saat ini, diakui Tjahjo, Tim Kemendagri masih mengevaluasi APBD 2018 DKI Jakarta. Namun, ia belum bisa menyampaikan poin-poin apa saja yang disoroti oleh Kemendagri. "Sedang diteliti detail oleh tim kami. Dua minggu lah (rampung)," tandasnya. (OL-3)