Kemendagri Bakal Coret Alokasi RAPBD DKI Yang Tak Masuk Akal

DIRJEN Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mencoret anggaran Pemprov DKI Jakarta yang tidak masuk akal di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018.

"Kalau sudah dievaluasi oleh Mendagri kemungkinan bisa dicoret kalau tidak masuk akal," ujar Sumarsono di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/11).

Sumarsono menuturkan, hingga saat ini Kemendagri masih menunggu proses pembahasan APBD DKi Jakarta di tingkat DPRD. Jika proses tersebut sudah selesai, Kemendagri akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah mata anggaran yang ada di dalam APBD.

Lebih lanjut, kata dia, evaluasi bukan kali pertama dilakukan Kemendagri terhadap APBD DKI. Sebelum Anies Baswedan - Sandiaga Uno menjabat, Kemendagri kerap menolak sejumlah mata anggaran yang dianggap tidak sesuai.

Ia menambahkan polemik anggaran APBD DKI tidak akan terjadi jika proses perumusan mengacu pada Rancangan Pemerintah Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Pembangunan Tahunan Daerah. Selain itu, kata dia, polemik ini tidak akan terjadi jika Anies-Sandi mengikuti penganggaran bottom up dimana penyusunan dibahas dari tingkat pemerintahan terendah hingga provinsi.

"Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi satu hal yang luar biasa. Saya kira perlu dirasionalisasikan. Selain itu kolam, apa iya Rp 620 juta? Saya kira perlu dicek kembali kebutuhan tersebut," pungkasnya. (OL-3)