Penerima UMP DKI Dapat Subsidi

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menawarkan subsidi untuk naik Trans-Jakarta gratis dan subsidi pangan bagi para buruh bergaji setara upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp3,64 juta.

Subsidi itu ialah kompensasi dari Pemprov DKI bagi buruh yang hidup pas-pasan dengan UMP Rp3,64 juta.

Pemprov DKI menargetkan pelaksanaan subsidi bisa terlaksana pada 1 Januari 2018 saat UMP mulai diberla-kukan.

"Kita akan turunkan biaya hidup dengan cara bantuan subsidi pangan, kemudian pemotongan biaya transportasi, serta mempermudah biaya pendidikan anak-anak mereka," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, kemarin.

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana subsidi pangan sebesar Rp685 miliar pada 2018.

Terkait dengan teknis pelaksanaannya, Anies dan wakilnya Sandiaga Uno belum menjabarkan secara detail.

Sandiaga minta waktu sebulan untuk merumuskan mekanisme pemberian subsidi tersebut.

Ia menginginkan program ini mulai berjalan pada 1 Januari 2018 sejalan dengan mulai berlakunya UMP baru.

Perusahaan-perusahaan diminta men-daftarkan buruh yang bergaji sesuai dengan nominal UMP.

Untuk program subsidi pangan, Sandi menuturkan kehadiran program Jakgrosir yang diselenggarakan PD Pasar Jaya bisa membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus meningkatkan penyerapan pasar (take up rate) dari Jakgrosir.

"PD Pasar Jaya punya Jakgrosir, bagus sekali programnya, tapi take up rate belum optimal. Kegiatan ini diharapkan take up rate meningkat dan membantu meringankan beban masyarakat dalam berbelanja keseharian," ujarnya.

Direktur Utama PT Trans-Jakarta Budi Kaliwono menyambut arahan Anies-Sandi dengan menyiapkan mekanisme pelaksanaan subsidi.

Biaya subdisi dimasukkan ke public service obligation (PSO) Trans-Jakarta dari APBD DKI Jakarta.

Budi menuturkan perlu waktu untuk menelaah penghitungan keuntungan PT Trans-Jakarta dengan diterapkannya sistem subdisi.

Namun, dia optimistis dapat segera memaparkan kepada Gubernur DKI karena masih punya waktu dua bulan untuk menyiapkan mekanismenya.

Syarat mendapatkan fasilitas gratis yang sudah ada di benak Budi ialah pekerja bersangkutan harus tercatat di perusahaan.

Selain itu, penghasil-annya benar-benar sebesar nominal UMP.

Bagi yang memenuhi syarat tersebut, akan diterbitkan kartu khusus yang dapat digunakan untuk naik Trans-Jakarta secara gratis.

Kebijakan subsidi diambil Pemprov DKI untuk mengakomodasi tuntutan buruh yang meminta UMP Rp3,9 juta atau kurang Rp260 ribu dari keputusan Gubernur DKI sebesar Rp3,64 juta.

Buruh menuntut Rp3,9 juta berdasarkan pertimbangan kenaikan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

Sementara itu, keinginan perwakilan pengusaha, besaran UMP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

PP tersebut mengatur kenaikan upah buruh dihitung berdasarkan 3,72% dan pertumbuhan ekonomi 4,99%.

Keputusan Anies-Sandi pada akhirnya sesuai dengan keinginan pengusaha.