Djarot Tolak Usulan DPRD Soal Tunjangan di Luar Budget

GUBERNUR DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menolak usulan kenaikan tunjangan DPRD DKI Jakarta dan hal itu diwujudkan dengan tidak menandatangani usulan tersebut. Gubernur menilai usulan itu terlalu banyak komponen sehingga tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan tidak rasional.

Sebelumnya, anggota bersama pimpinan DPRD DKI mengusulkan kenaikan tunjangan yang tercantum pada PP No 18 terkait hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota DPRD DKI.

Memang, jelas Djarot, sebelumnya masalah tunjangan itu sudah disahkan dalam sidang Paripurna Dewan. Namun demikian, lanjut Djarot, pihaknya tidak setuju karena kenaikan nilai tunjangan itu relatif naik secara drastis.

Karena itulah, kata Djarot, dia tidak sepakat mengingat angka kenaikannya terlalu drastis tiga hingga empat kali lipat dari sebelumnya. Menurut Djarot, hal itu harus dimasukkan ke dalam peraturan gubernur (Pergub) DKI. Menurut dia, meski pengesahan kenaikan sudah ditetapkan, namun Djarot ingin tunjangan itu sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, fasilitas yang diperoleh anggota Dewan seperti kendaraan bermotor, Djarot mengusulkan untuk diganti menjadi tunjangan operasional dan kendaraan itu harus dilelang lalu dikembalikan kepada negara.

Menurut Djarot, usulan DPRD DKI itu sudah di luar batas mengingat sudah melebihi pendapatan yang diberikan Kemenkeu, bahkan sudah ditetapkan.(OL-3)