Nilai UN Ditahan Sekolah karena Siswa Berutang

ENAM siswa lulusan SMP Glora Bekasi, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, terancam terlambat masuk SMA. Sebab, pihak sekolah masih menahan nilai ujian nasional (UN) milik mereka.

Herdian Faturahim, 44, salah satu orangtua siswa, mengaku hingga saat ini dirinya masih belum mengetahui nilai UN milik anaknya, Cavan Ayunda Faqih. Ketika ia ingin mengambil hasil UN milik anaknya, Sabtu (2/6), pihak sekolah menyatakan tidak akan memberikan hasil UN Cavan sebelum melunasi beberapa tunggakan.

"Ini hambatan. Saya mau mendaftarkan anak saya masuk SMA, tapi nilai UN Cavan belum keluar. Daftar online kan harus pakai nilai UN," ungkap Herdian, kemarin (Senin, 5/6).

Herdian mengaku dirinya banyak menunggak kewajiban kepada pihak sekolah. Tunggakan tersebut di antaranya sisa pembayaran pendaftaran masuk, daftar ulang, pembayaran lembar kerja siswa (LKS), iuran Organiasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), iuran qurban, dan lain-lain.

Bila ditotal jumlah tung-gakannya mencapai Rp8,4 juta. Namun, kata Herdian, dari sejumlah rincian tersebut, sebenarnya ada beberapa yang memberatkan. Misalnya, pembayaran LKS, apalagi anaknya tidak pernah mendapatkan LKS dari sekolah.

"Kalau utang pembayaran masuk, itu memang betul, karena saya terkena pengurangan karyawan beberapa tahun lalu. Yang saya masalahkan, anak saya tidak dapat membayar, namun dimasukkan ke tunggakan," pintanya.

Herdian meminta pihak sekolah tidak memberatkan tunggakan dengan menahan nilai UN anak bungsunya. Bagi anaknya, nilai UN merupakan satu-satunya cara agar bisa ikut berkompetisi mendaftar masuk SMA negeri di Kota Bekasi. "Anak saya minta masuk sekolah negeri. Bagaimana bisa saya daftarkan kalau nilai UN-nya belum kelihatan," tambah dia.

Dilarang menahan
Saat menanggapi masalah tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah menegaskan pihaknya tidak pernah memperbolehkan sekolah menahan hak siswa, termasuk menahan nilai UN, sekalipun siswa memiliki tunggakan. "Sekolah dilarang menahan hak siswa," tandasnya.

Menurut Inay, pihak sekolah harusnya menyelesaikan masalah tunggakan siswa langsung dengan orangtua. Bila mengusik hak siswa tentunya akan mengganggu mental anak bersangkutan. "Dia kan malu kalau nilainya ditahan gara-gara menunggak," ujar Inay.

Untuk itu, pihaknya bakal membuat surat edaran agar seluruh sekolah baik negeri maupun swasta tidak mempersulit siswa didik. Surat edaran tersebut secepatnya disampaikan kepada setiap sekolah agar tidak sampai mengganggu siswa mendaftar ke jenjang lebih tinggi.

Terkait dengan masalah ke-enam siswa SMP Glora Bekasi, pihaknya akan mengecek langsung. "Kami pasti tindak lanjuti. Sekolah swasta terkadang suka membuat aturan sendiri," tukas dia.(Gan/J-2)