KLHK Lakukan Berbagai Upaya Tangani Karhutla

BERDASARKAN prediksi BMKG dan NASA, puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus-Oktober. Potensi ke­keringan ekstrem ini menjadi ancaman serius dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sudah enam provinsi menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat Karhutla ini. Enam daerah itu ialah Kalimantan Barat (365 hari), Sumatra Selatan (273 hari), Riau (102 hari), Kalimantan Tengah (90 hari), Kalimantan Selatan (184 hari), dan Jambi (90 hari).

“Penanganan karhutla dihadapkan pada banyak tantangan. Untuk itu kita perlu bekerja bersama-sama mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui peran para pihak termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarkat,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya.

Untuk mengantisipasi prediksi tersebut telah dilakukan upaya pengendalian karhutla secara insentif sejak Januari 2018, sekaligus mendukung penyelenggaraan Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang. Upaya pengendalian karhutla dilakukan lebih terpadu, cepat, dan tanggap di lapangan dengan melibatkan semua stakeholder dan semua sumberdaya yang ada.

Upaya yang telah dilakukan itu meliputi rapat koordinasi karhutla di tingkat pusat dan daerah, antara lain dengan Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Pemerintah Provinsi Jambi, Kalbar, dan Kalteng.

Satgas Udara Karhutla telah mengoperasikan 21 unit helikopter yang saat ini beroperasi di Riau (10 unit), Sumsel (5 unit), Kalbar (4 unit), dan Kalteng (2 unit). KLHK juga membentuk Posko Pusdalops Dalkarhutla sejak 1 Januari 2018 di tingkat pusat dan daerah untuk menyampaikan informasi peringatan dan deteksi dini, menerima laporan lapangan serta mendiseminasikannya kepada stakeholder terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

Upaya lain yang dilakukan dengan melaksanakan patroli terpadu di 352 posko desa yang menjangkau 932 desa dengan fokus pengamanan di Provinsi Sumsel, Riau, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim. Personel yang di libatkan ialah Manggala Agni, TNI, Polri, masyarakat, NGO, dan media, dengan pembiayaan dari anggaran kementerian LHK.

Kegiatan ground check, verifikasi lapangan, dan pemadaman darat juga dilakukan dengan bekerja sama dengan stakeholder khususnya di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTT, dan Sultra.

Pada Rabu (4/7) KLHK bekerja sama dengan Kemeninfo serta operator seluler meluncurkan sistem penyampaian informasi kebakaran hutan dan lahan melalui SMS blast dengan sasaran daerah rawan karhutla. Sampai saat ini, SMS blast peringatan kejadian karhutla dan asap sudah disebarkan di beberapa kabupaten di Kalbar, Riau, dan Sumsel.

Terkait penguatan SDM Dalkarhutla, tahun ini KLHK telah membentuk regu Brigdalkarhutla tingkat KPH di Sumsel dan masih akan di lakukan pembentukan Regu Brigdalkarhutla di 5 KPH di Kaltara, Kalsel, dan Sulut.(RO/X10-25)