Penataan Wilayah Pertahanan Ditingkatkan

PENATAAN wilayah pertahanan yang merupakan kawasan strategis nasional harus diprioritaskan. Wilayah pertahanan pun mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional, khususnya terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara.

Demikian penegasan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di sela-sela acara simposium Penataan Wilayah Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, kemarin.

Sejauh ini berbagai kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan daerah justru belum memiliki sinkronisasi yang integral dengan konsep penataan wilayah pertahanan. Pembangunan infrastruktur yang masif seharusnya bisa disinergikan dengan konsep penataan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara.

"Pada hakikatnya penyiapan wilayah pertahanan negara ialah kegiatan menyusun tata ruang wilayah pertahanan dengan terwujudnya ruang juang yang tangguh. Itu berupa wilayah pertahanan yang siap sebagai mandala perang atau operasi guna mendukung pertempuran strategis," ujar Ryamizard.

Menurut dia, pembangunan pelabuhan udara dan laut, jalan bebas hambatan, jembatan, dan jalan-jalan negara yang sudah hampir membuka akses ke penjuru Tanah Air sedianya perlu disinkronisasi dengan kepentingan pertahanan. Langkah itu juga sejalan dengan ketentuan UU 68/2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Wapres ke-6 RI Try Sutrisno menambahkan, pengelolaan tata ruang nasional yang ditinjau dari kepentingan nasional Barat, satu keping mata uang dengan 2 sisi yang tidak terpisahkan. Setiap ruang itu dibagi untuk menampung aspirasi atau kepentingan, seperti kesejahteraan berupa pembangunan pertanian, perikanan, prasarana perindustrian, dan permukiman, Di sisi lain, hal itu untuk menampung kepentingan keamanan nasional. (Gol/P-1)