Ponpes Al Ittifaq Kabupaten Bandung Jadi Duta Pemberdayaan Masyarakat

MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memuji ekosistem ekonomi berbasis pesantren yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, Ponpes Al-Ittifaq telah menjadi contoh nyata keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi antara pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ekonomi produktif.

Hal ini disampaikan Muhaimin saat mengunjungi pondok pesantren tersebut, Rabu (5/11).

"Ponpes Al-Ittifaq menjadi suatu ekosistem ekonomi dari lembaga pendidikan. Dari belajar lalu praktik, akhirnya menjadi pusat ekonomi sekaligus pusat pendidikan, bahkan kini berkembang menjadi pusat pelatihan dan bisnis dengan ekosistem yang lengkap," katanya.

Dia menilai, keberhasilan Ponpes Al-Ittifaq dalam membangun rantai pasok hingga ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan model pemberdayaan masyarakat yang perlu direplikasi. Bahkan, bisa menjadi produsen hingga rantai pasok ke berbagai lini.

"Dari supermarket sampai dapur MBG. Tentu ini prestasi luar biasa dan menjadi pelajaran berharga. Kalau ekosistemnya benar, maka akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang baik," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, Muhaimin menetapkan Ponpes Al-Ittifaq sebagai Duta Pemberdayaan Masyarakat yang berperan sebagai inspirator nasional dalam pengembangan ekonomi berbasis kemandirian dan gotong-royong. Program MBG yang dijalankan pemerintah harus sepenuhnya memberdayakan potensi dalam negeri.

"Saya minta agar tidak ada satu pun barang impor yang digunakan sebagai bahan baku MBG. Semua harus mengandalkan produksi dalam negeri, terutama dari UMKM dan koperasi," tegasnya.

Pemerintah pusat

Di tempat yang sama, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal.

"Dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, kami selaras dengan Presiden Prabowo, yaitu bagaimana memberdayakan masyarakat," katanya.

Dia menyebut setiap tahun berupaya menciptakan lapangan kerja baru, memberikan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 200.000 warga, dan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 560.000 lebih warga.

Meski dana transfer ke daerah turun hampir Rp1 triliun, dia menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen membantu masyarakat.

"Kami siap melakukan berbagai inovasi dan mendukung penuh program-program pemerintah pusat untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Bandung," tandas Dadang,

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Sugeng