Bekasi Siap Mengawal Program Nasional Makan Bergizi Gratis

PEMERINTAH Kota dan Kabupaten Bekasi sama-sama menegaskan kesiapan untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam kegiatan Rapat Konsolidasi Regional untuk Peningkatan Tata Kelola MBG wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyampaikan bahwa Kota Bekasi siap mengimplementasikan program MBG sesuai standar nasional yang ditetapkan.

Selain berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, Pemkot Bekasi juga berkomitmen memaksimalkan manfaat ekonomi dari program ini bagi masyarakat lokal.

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

"Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Dari bahan pangan, tenaga dapur, hingga pelibatan UMKM lokal, semuanya menjadi bagian dari rantai manfaat yang nyata," ujarnya, Selasa (14/10).

Menurut dia, program MBG yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas wilayah melalui optimalisasi lahan dan sumber daya lokal, membuka lapangan kerja baru terutama bagi masyarakat yang terlibat di dapur SPPG, serta menguatkan UMKM daerah sebagai penyedia bahan baku makanan bergizi.

Pelaksanaan program ini, tambah Harris, merupakan investasi besar untuk masa depan bangsa, melalui sinergi antara pemerintah daerah, BGN, dan seluruh pihak yang terlibat. Dengan harapan semua anak khususnya di Kota Bekasi dapat tumbuh sehat, cerdas, kuat dan ceria menuju Generasi Emas 2045.

Baca juga : Tambahan Rp100 triliun Agar Percepat Capai 82,9 juta Penerima MBG

Kabupaten Bekasi

Hal sama juga ditegaskan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang membutuhkan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tadi meminta kepada para Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis di setiap wilayah untuk dapat melibatkan pemerintah daerah secara langsung dalam pelaksanaan program ini," tutur Ade Kunang dalam kegiatan yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/10).

Rapat Konsolidasi Regional ini juga dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana dan para pemimpin daerah di Jabar, Banten, Jakarta. Turut hadir pula Ketua Satgas MBG Kabupaten/Kota, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Ahli Gizi, yang bersama-sama memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan keberhasilan program nasional tersebut.

Dalam arahannya, Kepala BGN Prof Dadan Hindayana menegaskan pentingnya aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.

"Seluruh SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Ini menjadi dasar bahwa setiap makanan yang disajikan aman, higienis, dan layak konsumsi," tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa BGN bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) akan memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur operasional MBG, agar program ini tidak hanya bermanfaat secara gizi tetapi juga aman bagi kesehatan anak-anak penerima manfaat.