Kabupaten Tasikmalaya Butuh 6.000 Guru, Setiap Ruang Kelas Kurang Empat Pengajar

DINAS pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat masih membutuhkan 6.000 tenaga pendidik, guru, serta kepala sekolah. Akibat kebutuhan tenaga pengajar tersebut, banyak lembaga pendidikan sulit menjalankan proses kegiatan belajar mengajar secara optimal.

Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Al Ayubi mengatakan, kurangnya tenaga pendidik, baik guru, kepala sekolah tidak bisa dianggap sepele. Karena, sekolah di daerahnya mencapai lebih dari seribu unit dan rata-rata tiap sekolah mengalami kekurangan empat guru pengajar membuat proses belajar mengajar tidak maksimal.

"Berdasarkan data jumlah sekolah berada di Kabupaten Tasikmalaya tercatat 1.056 SD dan 286 SMP tersebar di 351 Desa. Kekurangan tenaga pengajar bukan hanya berdampak pada proses KBM, melainkan banyak sekolah akhirnya melakukan pengaturan jam belajar tidak ideal, hingga ada guru terpaksa merangkap mengajar beberapa mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya," katanya, Selasa (16/9).

Baca juga : Menag Minta Maaf Usai Ucapan Soal Guru Viral: Tak Ada Niat Menyakiti dan Merendahkan Guru

Ia mengungkapkan, guru merupakan syarat penting agar kualitas pendidikan semakin baik. Kalau gurunya kurang, jelas proses pembelajaran tidak bisa berjalan maksimal dan butuh pemerataan kualitas pendidikan di pelosok lantaran situasi ini menimbulkan dampak langsung kepada para siswa yakni SD. Karena, beberapa sekolah misalnya murid hanya bisa belajar mata pelajaran inti sedangkan pelajaran tambahan sering kali terabaikan.

"Kondisi serupa dirasakan di tingkat SMP, guru tertentu harus memegang beban mengajar jauh melebihi ketentuan jam normal. Pemkab Tasikmalaya tidak akan tinggal diam dan sekarang ini masih terus melakukan berbagai langkah agar kekosongan tenaga pendidik bisa segera terisi," ujarnya.

Mengajukan Formasi

Menurutnya, pemerintah daerah sekarang tengah mengajukan formasi guru melalui jalur seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) parah waktu. Kebijakan keputusan pengangkatan ditetapkan pemerintah pusat meski selama ini tengah berupaya untuk memenuhi para tenaga pendidik supaya tidak mengalami kekosongan.

Baca juga : Gus Ipul Klaim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Mulai Stabil

"Pemkab Tasikmalaya selalu mengajukan formasi tenaga pendidik, baik guru, kepala sekolah tapi tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah kebutuhan. Karena, setiap tahun hanya mendapat jatah terbatas dari pusat, sehingga jumlah guru yang bisa diangkat jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan di lapangan hingga membuat persoalan kekurangan guru pendidik terus berlanjut," paparnya.

Optimalisasi Guru Honorer

Menurut Wakil Bupati, selain mengajukan formasi resmi pemerintah daerah berupaya mendorong optimalisasi guru honorer yang sudah lama mengabdi, karena banyak dari mereka tetap mengajar meski honor yang minim. Kehadiran guru honorer menjadi penopang utama keberlangsungan pendidikan di tengah kekurangan tenaga pendidik. Sayangnya, ketidakjelasan status dan kesejahteraan membuat mereka rentan meninggalkan profesi tersebut.

"Dalam beberapa tahun terakhir masalah ini selalu menjadi bahan evaluasi terutama rapat kerja pendidikan, solusi permanen belum kunjung ditemukan dan kalau tidak segera ditangani kualitas pendidikan akan tertinggal jauh dibandingkan wilayah lain. Kami berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi di pelosok masih kurang tenaga pendidik dan guru sebagai fondasi, kami besar, pintar karena mereka," pungkasnya. (AD/E-4)