Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Pemkot Sukabumi Terima BSU bagi 11.316 Pekerja Non-ASN dari BPJS Ketenagakerjaan

Benny Bastiandy
25/6/2025 22:39
Pemkot Sukabumi Terima BSU bagi 11.316 Pekerja Non-ASN dari BPJS Ketenagakerjaan
PENYERAHAN BSU: Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki (kedua dari kiri) secara simbolis menerima BSU bagi 11.361 pekerja non-ASN dari BPJS Ketenagakerjaan.(Istimewa )

BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, Jawa Barat, menyerahkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi 11.361 pekerja non-ASN di lingkup Pemkot Sukabumi, Rabu (25/6). Nilai BSU bagi pekerja non-ASN tersebut mencapai Rp6,8 miliar lebih.

Berdasarkan informasi, jumlah pekerja non-ASN yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan itu di antaranya guru ngaji, marbot, kader, pengemudi becak, kusir, petugas kebersihan, dan lainnya. Mereka selama ini menjadi penopang pelayanan publik di tingkat masyarakat.

"Alhamdulillah, BSU ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah bagi para pegawai non-ASN di lingkungan Pemkot Sukabumi. Penerimanya merupakan kelompok pekerja rentan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki di sela penyerahan BSU secara simbolis di Balai Kota Sukabumi, Rabu (25/6).

Menurut Ayep, BSU merupakan bentuk perlindungan secara ekonomi dan sosial. Pencairannya dibagi dua termin, masing-masing sebesar Rp300 ribu per bulan.

"Untuk pencairannya dilakukan langsung dua bulan. Jadi, penerimanya mendapatkan BSU sebesar Rp600 ribu," terangnya.

Ayep menuturkan, Pemkot Sukabumi juga memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja non-ASN atau informal yang dialokasikan dari APBD. Antara lain insentif bagi RT/RW sebesar Rp500 ribu-Rp700 ribu per bulan, petugas hansip dan linmas sebesar Rp100 ribu, serta insentif bagi guru ngaji dan marbot masjid.

Selain itu terdapat program padat karya bagi 10 ribu orang dengan upah Rp320.000 untuk empat hari kerja. Ayep berharap, BSU dan seluruh program perlindungan sosial lainnya tidak bersifat reaktif terhadap kondisi ekonomi saat ini. Namun bisa menjadi landasan menuju sistem jangka panjang yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Sukabumi.

"Sesuai amanah pemerintah pusat, di Kota Sukabumi telah terbentuk 33 Koperasi Merah Putih di 33 kelurahan. Ini merupakan sebuah ekosistem ekonomi kerakyatan dengan model kemandirian dan gotong royong," pungkasnya. (BB/E-4) 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved