Partai Nasional Marhaenisme Jawa Barat Tolak Pemimpin Remehkan Janda dan Perceraian

DPD Partai Nasional Marhaenisme Jawa Barat menyampaikan sikap tegas terkait kriteria pemimpin yang dianggap layak untuk masyarakat Jawa Barat.

Dalam pernyataan yang disampaikan, Ketua DPD Partai Nasional Marhaenisme Jabar, Ida Rachmawaty, Senin (25/11), menegaskan bahwa partainya menolak pemimpin yang mendukung atau terlibat perceraian. Mereka juga menolak pemimpin yang meremehkan status sosial perempuan, seperti janda, yang seharusnya dihormati sebagai bagian dari masyarakat.

"Seorang pemimpin harus memiliki nilai-nilai kebijaksanaan, pendidikan yang baik, dan fondasi agama yang kuat," tegasnya.

Menurut dia, jika seorang pemimpin tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangganya, bagaimana mungkin ia mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

Ida juga menyoroti tingginya angka perceraian di Jabar yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang pada 2023 tercatat sebanyak 317.715 pernikahan di Jabar. Sementara angka perceraian di provinsi ini tetap menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.

"Pemimpin seharusnya mencerminkan keharmonisan dan kestabilan, bukan justru memperlihatkan contoh yang bertolak belakang dengan nilai-nilai tersebut. Kami tidak akan mendukung, apalagi memberikan ruang bagi calon pemimpin yang secara langsung atau tidak langsung mendukung perilaku perceraian," papar Ida.

Isu ini, lanjutnya, tidak hanya terbatas di Jabar. Dalam Pilkada DKI Jakarta, salah satu calon pemimpin mendapat kritik keras, setelah dianggap meremehkan status janda dalam pernyataannya.

"Blunder semacam ini mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap realitas sosial dan memperlihatkan minimnya rasa hormat terhadap perempuan. Hal seperti ini sangat meresahkan masyarakat kita dan harus disikapi serius oleh pemilih di TPS pada 27 November 2024 nanti," ungkap Ida.

Dia menambahkan bahwa stabilitas dan keharmonisan keluarga merupakan pondasi penting untuk membangun masyarakat yang kuat. Keluarga yang harmonis adalah awal dari masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kokoh.

"Pemimpin yang kami dukung, haruslah sosok yang mampu merepresentasikan hal tersebut," tutur Ida.

Pernyataan ini muncul, di tengah hangatnya diskusi publik mengenai pentingnya etika dan moralitas seorang pemimpin. PNI Jabar berharap sikap tegas ini dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih pemimpin yang mampu membawa nilai-nilai positif bagi Jabar dan Indonesia ke depan.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Sugeng