Kadin Jawa Barat Tampung Aspirasi Daerah untuk Rapimnas

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) kabupaten/kota se-Jawa Barat menyampaikan sejumlah aspirasi dan sikap kepada Kadin Jabar, terkait persiapan Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia.

"Rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa poin penting yang mewakili aspirasi Kadin di tingkat daerah, dalam rangka mendukung visi dan program Kadin Indonesia secara keseluruhan," kata Ketua Kadin Jabar Almer Faiq Rusydi, Jumat (15/11).

Poin-poin yang disampaikan antara lain adalah penguatan bidang keorganisasian melalui KTA-nisasi Kadin kabupaten/kota se-Jabar. Diharapkan adanya penguatan dalam bidang keorganisasian melalui program KTA-nisasi, yakni program keanggotaan yang terstruktur dan terstandar.

Baca juga : Surya Paloh Instruksikan Peningkatan Jumlah Kursi NasDem di DPR

"Program ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan dan sinergi antar-anggota di berbagai daerah. Khususnya, dalam memajukan kepentingan usaha dan industri di tingkat lokal," jelas Almer.

Lalu peningkatan potensi dan pengembangan Kadin kabupaten/kota dalam Program Kadin Indonesia menegaskan pentingnya pengakuan terhadap potensi daerah dan pengembangan Kadin di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari program Kadin Indonesia. Melalui dukungan dan fasilitasi dari Kadin pusat, setiap daerah diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan ekonomi daerah.

Tolak caretaker

Baca juga : NasDem Targetkan Kemenangan Minimal 100 Kepala Daerah pada Pilkada 2024

Di sisi lain, Kadin Jabar juga menampung aspirasi dari Kadin kabupaten dan kota se Jabar, terkait caretaker.

"Penolakan terhadap caretaker dan produk turunannya. Kadin kabupaten/kota se-Jabar sepakat untuk menolak dan mengabaikan keberadaan caretaker serta seluruh produk turunan organisasi tersebut," tegasnya.

Keputusan ini, lanjut Almer,  diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan konsistensi dalam kepengurusan yang sah di seluruh Kadin kabupaten/kota di Jabar.

Baca juga : Pengurus Caretaker Kadin Jawa Barat Agendakan Musyawarah Provinsi pada Akhir 2024

"Kadin kabupaten/kota memberikan mandat kepada Kadin Jabar untuk mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi kepada anggota atau pengurus yang dianggap telah melakukan tindakan tercela atau merusak citra organisasi Kadin Jabar. Hal ini dilakukan guna menjaga martabat dan integritas Kadin sebagai lembaga yang berperan penting dalam dunia usaha," tutur Almer.

Menurut dia, dalam rapat koordinasi tersebut juga dipaparkan terkait surat Kadin Indonesia mengenai keabsahan kepengurusan Kadin Jabar masa bakti 2024-2029. Di dalam diskusi bersama yang dihadiri oleh Kadin kabupaten/kota se-Jabar,  dibahas Surat Kadin Indonesia nomor 2134/DP/XI/2024, yang menegaskan keabsahan kepengurusan Kadin Jabar  masa bakti 2024-2029.

Surat tersebut telah disampaikan kepada Forkopimda Jabar, sebagai bentuk legalitas dan pengakuan terhadap struktur kepengurusan yang sah dan kredibel.

Baca juga : Kadin Jawa Barat Netral, tidak Mendukung Pasangan Calon Tertentu pada Pemilihan Gubernur

Kadin kabupaten/kota se-Jabar berharap, poin-poin di atas dapat menjadi acuan bagi Kadin Jabar, dalam memperjuangkan kepentingan daerah pada Rapimnas Kadin Indonesia mendatang.

Keputusan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama untuk menjaga keharmonisan organisasi, membangun integritas serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kolaborasi yang solid antaranggota di seluruh tingkatan.