Mahasiswa BEM PTNU Desak Digelarnya Proses Pemakzulan

SEJUMLAH mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama se-Nusantara mengadakan aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/1).

Mereka mendorong pemakzulan Presiden Joko Widodo, karena dinilai sudah tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi dan telah menciderai rasa keadilan masyarakat.

“Karena demokrasi saat ini sudah tidak jelas, tidak proporsional. Seharusnya dari demokrasi yang sehat muncul supremasi hukum yang kuat, tetapi hal itu tak terjadi. Karena itu kami, BEM PTNU se-Nusantara, menginisiasi proses pemakzulan Presiden Joko Widodo sebelum 14 Februari 2024,” ucap Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Barat Khuzaeni.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa juga menyampaikan sejumlah pernyataan sikap. Di antaranya, negara harus memulihkan hak masyarakat dan menghentikan represif aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak perempuan atau kesetaraan gender, hak- hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman atau inklusifitas.

Kemudian, negara harus memulihkan penegakan hukum atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang.

Mereka juga menuntut pemimpin seluruh tingkatan yang faham terhadap hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jejak melalukan pelanggaran hak asasi dan kekuasan inklusif serta menjunjung kesetaraan.

Mahasiswa menginginkan penghentian segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum, untuk hal-hal apapun. Kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil dan bermartabat.

Negara, tutur Khuzaeni, harus memulihkan integritas badan pengawas seperti DPR. Selain itu juga menghentikan penyalahgunaan penegak hukum seperti KPK maupun MK demi kepentingan keluarga dan golongan sendiri.

"Jaga pemilu jujur, adil, damai, bermartabat dan inklusif serta mengajak seluruh rakyat untuk bergerak," tegasnya.

Untuk itu, mahasiswa harus segera mengonsolidasikan diri dan mengambil tantangan sejarah untuk berdiri tegak menjadi tonggak demokrasi dengan menolak kembalinya Orde Baru, dan republik rasa kerajaan.

"Kami mengajak rakyat, mahasiswa, pers bersatu untuk supremasi hukum Indonesia. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal Pemilu 2024 yang penuh kejujuran, keadilan, demokratis, tanpa intervensi penguasa, polri, serta presiden,” tegasnya. (SG)