Headline
Kisruh Berbau Malaadministrasi

YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Seleksi Sekda Jabar, Pengamat Nyatakan Jika Terjadi Cacat Formil Harus Diulang

Sugeng Sumariyadi
08/1/2024 13:36
Seleksi Sekda Jabar, Pengamat Nyatakan Jika Terjadi Cacat Formil Harus Diulang
Warga berada di depan Gedung Sate, kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat.( ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

PENGISIAN jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat terus jadi sorotan. Kali ini, Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan angkat bicara mengenai dugaan praktik maladministrasi atau cacat prosedural dalam proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Sekda Jawa Barat itu.

Menurut Cecep, hasil seleksi pengisian jabatan Sekda Jabar tersebut bisa batal demi hukum, jika mengalami cacat secara formil. Artinya jika seleksi dilakukan melanggar prosedur maka batal.  

Konsekuensinya proses seleksi harus diulang dari awal demi tegaknya hukum.

“ Prinsipnya siapapun itu termasuk seleksi jabatan Sekda Jabar, harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) atau aturan yang berlaku. Jadi tidak boleh ada prosedur yang dilangkahi dan dilanggar,” tegasnya, Senin (8/1).

Cecep pun meminta kepada pihak yang menduga, agar segera melapor kepada instansi terkait apabila menemukan dugaan maladministrasi proses seleksi jabatan Sekda Jabar tersebut.

Laporan itu bisa disampaikan kepada Pemprov Jabar, DPRD Jabar,  dan pemerintah pusat melalui Kemendagri RI.

“Kepada pihak yang menduga  segera mengingatkan pemerintah. Karena kalau benar dugaan itu, maka hasil seleksi itu bisa batal demi hukum,” jelasnya.

Oleh kerena itu, Cecep mendesak Pemprov Jabar agar segera menjelaskan kepada publik dan memastikan terjadi pelanggaran atau tidak dalam proses seleksi jabatan Sekda Jabar tersebut.

Menurut dia, pemprov melalui panitia seleksi harus segera membuka dan menjelaskan ke publik mengenai dugaan itu. “Kemudian kalau ada hal dilanggar, harus segera diberbaiki. Tapi kalau tidak, ya jalan terus,” terangnya.

transparansi dan akuntabilitas, ujarya, sangat penting. Memang proses seleksi ini harus dibuka ke publik. Mungkin sudah dibuka, tapi harus lebih masif dibukanya.

Sebelumnya, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Jawa Barat mengkritisi proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Sekda Jabar. Mereka mengungkapan sejumlah dugaan malapraktik atas tiga nama yang lolos dalam seleksi. (SG)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved