Pemkab Bandung Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan Untuk Penyelenggara Pemilu

PEMERINTAH Kabupaten Bandung memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, kepada penyelenggara pemilU, baik jajaran KPU maupun Bawaslu.

Pemkab Bandung telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu dapat bekerja dengan aman.

"Alhamdulillah apa yang kami lakukan ini adalah yang pertama di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap penyelenggara pemilu. Dengan langkah ini, seluruh penyelenggara pemilu di Kabupaten Bandung telah terproteksi melalui BPJS Ketenagakerjaan," kata Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sabtu (2/12).

Menurut dia, Upaya ini dilakukan karena belajar dari Pemilu 2014 dan
pemilu 2019. Saat itu banyak penyelenggara pemilu yang sakit dan
meninggal dunia.

Oleh karena itu, pemkab tergerak untuk memberikan perlindungan atau proteksi perlindungan diri, terhadap penyelenggara pemilu melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita semua tentu tidak ingin kejadian pemilu 2014 dan 2019 terulang. Bbanyak penyelenggara pemilu yang sakit dan meninggal dunia. Ini sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kami terhadap penyelenggara pemilu," ungkap Dadang.

Melalui kerja sama ini, lanjut dia, ratusan ribu penyelenggara pemilu di Kabupaten Bandung mulai dari tingkat kabupaten, hingga penyelenggara
tingkat TPS akan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan
sosial ketenagakerjaan ini mencakup perlindungan terhadap kecelakaan
kerja dan kematian.

"Anggaran yang digunakan untuk membayar kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu ini mencapai Rp1,5 miliar
lebih. Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Bandung 2023," bebernya.

Ketua KPU Kabupaten Bandung, Syam Zamiat Nursyamsi mengakui dari seluruh KPU kabupaten dan kota di Indonesia, baru KPU Kabupaten Bandung yang seluruh jajaran adhocnya mulai dari PPK dan PPS dilindungi oleh asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Bandung yang telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, bagi seluruh jajaran KPU," tandasnya.

Berdasarkan data Pemkab Bandung, terdapat sebanyak 101.738 orang jajaran KPU mulai dari KPU Kabupaten, PPK, PPS hingga KPPS yang memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sementara di jajaran Bawaslu terdapat 11.079 orang yang memperolehnya. (SG)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Sugeng