Persatuan Islam Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Bentrokan Terkait Palestina di Bitung

KERUSUHAN di Bitung, Sulawesi Utara, yang menelan korban jiwa harus diusut tuntas. Pemerintah dan Kepolisian RI diminta mengusut tuntas bentrokan antara kubu Pro Palestina dan Pro Israel.

"Pemerintah hatur menindak tegas para provokator dan para pelaku sesuai hukum yang berlaku. Mereka jelas melawan sikap resmi negara yang mendukung Palestina," ujar Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) KH Jeje Zaenudin, di Bandung, Minggu (26/11).

Pernyataan sikap Pimpinan Pusat Persatuan Islam itu merupakan hasil Musyawarah Kerja Nasional PP Persis yang berlangsung di Bandung, 24-26 November. Musyawarah itu membahas sikap Persis atas isu Palestina dan isu Pemilu 2024.

Kerusuhan di Bitung terjadi, Sabtu (25/11). Dua kelompok massa, yakni massa pro Israel dan massa pro Palestina, bentrok, membuat satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka.

Lebih jauh Jeja menyatakan Persis mendukung penuh perjuanan rakyat Palestina untuk bisa merdeka. Mereka berhak atas tanah yang diduduki secara paksa dan ilegal oleh Zionis Isreal.

"Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah Indoensia membela rakyat Palestina. Sumbangan kemanusiaan juga telah disampaikan, baik dari anggaran pemerintah maupun rakyat Indonesia," tandas Jeje.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Persis Prof H Atip Latipul Hayat mengakui pemerintah sudah bergerak optimal dari sisi konstitusional  dan diplomasi. Namun, itu saja ternyata belum cukup dan perlu ditingkatkan dalam bentuk dukungan yang lebih konkret.

"Karena itu, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk merealisasikan terbentuknya pasukan perdamaian dari negara-negara Islam di dalam OKI.  Ini harus dilakukan karena Israel tidak pernah menggubris jalur diplomasi," tandasnya.

Langkah lain, tambahnya, pemerintah harus mendorong negara-negara di OKI melakukan embargo ekonomi. Semua potensi ekonomi negara-negara Islam bisa dimaksimalkan.

Di sisi lain, dia melihat kasus kerusuhan di Bitung merupakan upaya provokasi yang sangat jelas, sehingga menimbulkan kerusuhan.

"Pemerintah harus segera mengusut dan memberikan tindakan tegas pada pelaku provokator. Provokasi dan tindakan yang memicu kerusuhan merupakan perlawanan terhadap sikap resmi pemerintah Indonesia, yakni anti Isreal dan tidak mendukung penjajahan oleh Israel. Semua bentuk dukungan terhadap Israel, itu melawan kebijakan pemerintah," tandasnya. (SG/Sugeng Sumariyadi)