Pemkot Bandung Tebar Bantuan Bibit Cabai dan Bawang Merah

DINAS ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung akan membagikan biji cabai rawit dan bawang merah kepada 375 kelompok secara gratis. Ini dilakukan  sebagai upaya membantu kebutuhan masyarakat  mendapatkan cabai yang hingga kini harga di pasar mencapai Rp100 ribu per kilogram.

Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar di Bandung, Rabu (8/11)
menyebut, 375 kelompok masyarakat itu adalah mereka yang tergabung dalam Program Buruan Sae. Mereka memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam komoditas pangan, termasuk cabai.

"Jika diimplementasikan di skala rumah tangga, maka Buruan Sae akan
memberi dampak positif, khususnya di tengah kenaikan harga cabai rawit.
Sebetulnya dengan kondisi hari ini harga cabai rawit naik, berbagai
kelompok rumah tangga ini sudah terpenuhi, melalui gerakan penanaman
mandiri dengan Buruan Sae," jelasnya.

Menurut Gin Gin, pembagian bibit ini merupakan upaya menghadirkan pangan segar dan juga membantu masyarakat dalam mengakses komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Ada 375 kelompok Buruan Sae yang terdaftar. Jika berlebih, bibitnya juga akan dibagikan ke kelompok lain.

Kegiatan Buruan Sae perlu dimasifkan. Sebagai upaya edukasi juga telah dilakukan secara masif oleh Pemkot Bandung agar masyarakat dapat mengimplementasikan gerakan ini di skala rumah tangga.

Seain membagikan bibir cabe dan bawang merah gratis, pihaknya juga
menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GMP). Berbagai komoditas pangan dijual dengan harga lebih murah. seperti beras SPHP dijual Rp53.000/5 kg, MinyaKita Rp13.500/1 liter, ayam Rp31.000/1 ekor. Telur ayam Rp25.500/1 kg, cabai rawit Rp70.000/1 kg dan aneka sayuran serba Rp5.000.

"Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan beberapa pihak, antara lain Pemerintah Provinsi Jabar, Badan Pangan Nasional dan Bank Indonesia. Ini merupakan upaya Pemkot Bandung dalam menghadirkan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat," lanjutnya.

Bukan hanya pangan dengan harga terjangkau, pada Gerakan Pangan Murah kali ini, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah lainnya, mulai dari layanan kependudukan, hingga layanan pajak. (SG)