Biaya Anggota Tetap Mahal, Dewan Perdamaian Trump Ingin Gantikan PBB?

DEWAN Perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut dirinya sebagai badan penjaga perdamaian internasional baru dan keanggotaan tetap tidak akan murah.

Trump mengundang negara-negara untuk bergabung lebih dari tiga tahun, jika mereka bersedia membayar lebih dari US$1 miliar atau Rp17 triliun tunai dalam tahun pertama dewan tersebut, menurut draf piagam dewan yang ditinjau oleh The New York Times, Minggu (18/1).

Meskipun dewan tersebut dirancang sebagai bagian dari rencana Trump untuk mengawasi Jalur Gaza, Palestina, tidak ada penyebutan Gaza dalam piagam tersebut. Kelalaian itu menambah spekulasi bahwa kelompok tersebut mungkin memiliki mandat yang lebih luas untuk mencakup konflik lain dan bahkan dapat bertujuan menciptakan alternatif yang didominasi AS untuk Dewan Keamanan PBB.

Baca juga : Bayar Rp17 Triliun Jadi Anggota Tetap Dewan Perdamaian Gaza

Resolusi Dewan Keamanan yang diadopsi pada November 2025 mendukung rencana Trump untuk mengakhiri perang Israel-Hamas di Gaza dan menyambut pembentukan dewan sebagai pemerintahan transisi yang akan menetapkan kerangka kerja dan mengkoordinasikan pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza.

Wilayah tersebut hancur selama dua tahun perang. Menurut PBB, sekitar 80% bangunan di Gaza rusak atau hancur. Banyak dari sekitar 2 juta penduduk masih tinggal di tenda-tenda di antara jutaan ton puing.

Piagam dewan tersebut dikirimkan bersama undangan kepada calon anggota pada akhir pekan. Salinan yang ditinjau oleh The Times diverifikasi oleh seorang pejabat dengan syarat anonim karena diplomasi yang sensitif. Berita tentang investasi sebesar US$1 miliar sebelumnya dilaporkan oleh Bloomberg.

Baca juga : Haruskah Pemimpin Uni Eropa Masuk Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump?

Pada Jumat, Gedung Putih mengumumkan bahwa anggota dewan akan mencakup Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Jared Kushner selaku menantu Trump, dan Ajay Banga sebagai Kepala Bank Dunia.

Beberapa negara mengatakan mereka menerima undangan untuk bergabung, termasuk Argentina, Kanada, Mesir, dan Turki. Raja Abdullah II dari Yordania juga diundang, demikian diumumkan Kementerian Luar Negeri Yordania pada Minggu.

Trump, yang akan memimpin dewan tersebut, mengatakan dalam unggahan di Truth Social pekan lalu bahwa dewan tersebut akan menjadi, "Dewan Terhebat dan Paling Bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun," meskipun banyak hal tentangnya masih belum jelas.

Piagam tersebut tampaknya menguraikan peran yang jauh lebih ambisius bagi dewan tersebut daripada yang dijelaskan dalam rencana Trump untuk Gaza yang diterbitkan pada Oktober 2025 serta resolusi Dewan Keamanan berikutnya.

Misi dewan, menurut piagam tersebut, yaitu berupaya mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik dan melaksanakan fungsi pembangunan perdamaian sesuai dengan hukum internasional.

Pembukaan tersebut menekankan perlu sesuatu yang disebutnya sebagai badan pembangunan perdamaian internasional yang lebih gesit dan efektif serta menyesalkan bahwa terlalu banyak pendekatan terhadap pembangunan perdamaian justru menumbuhkan ketergantungan abadi dan melembagakan krisis daripada membimbing orang-orang melewatinya.

Menurut piagam tersebut, dewan diharapkan bertemu untuk pemungutan suara setidaknya setiap tahun. Pengeluaran akan didanai melalui kontribusi sukarela dari negara-negara anggota atau sumber lain. Piagam tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang upaya perdamaian.

Bersamaan dengan Dewan Perdamaian, Gedung Putih pada Jumat juga menguraikan Dewan Eksekutif Gaza yang akan membantu menjalin hubungan dengan komite teknokrat Palestina yang ditunjuk untuk mengelola kehidupan sehari-hari di Gaza. Dewan eksekutif Gaza termasuk Ali al-Thawadi, seorang pejabat senior Qatar, dan Hakan Fidan, menteri luar negeri Turki.

Komposisi dewan eksekutif tersebut mendorong kantor perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengeluarkan protes publik yang jarang terjadi terhadap pemerintahan Trump. Ia dengan mengatakan bahwa hal itu tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakannya.

Meskipun seorang pengusaha Israel berada di dewan eksekutif, pejabat pemerintah Israel belum ditunjuk untuk menjadi anggotanya.

Menteri Israel dari partai Likud konservatif pimpinan Netanyahu, Miri Regev, mengatakan kepada penyiar publik Israel, Kan, pada Sabtu bahwa Israel keberatan dengan partisipasi Qatar dan Turki. "Perdana Menteri Netanyahu akan melakukan segala upaya untuk mengubah keputusan itu," imbuhnya.

Hubungan antara Israel dan Turki berfluktuasi selama beberapa dekade, tetapi sejak perang di Gaza, yang dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023, hubungan tersebut memburuk.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menurunkan hubungan dengan Israel, berulang kali membandingkan Netanyahu dengan Adolf Hitler dan memuji Hamas, sambil menjamu para pejabatnya. Para pejabat Israel khawatir tentang prospek Turki mendapatkan pengaruh atas masa depan Gaza.

Setelah Israel menyerang Qatar pada September 2025 dalam upaya gagal untuk membunuh para pemimpin Hamas yang sedang bertemu di sana, Netanyahu membela tindakan tersebut dan mengecam negara itu karena memberikan tempat perlindungan kepada kelompok militan tersebut, bahkan ketika Qatar sedang mencoba untuk menegosiasikan gencatan senjata.

Para pejabat Qatar mengatakan mereka menerima kunjungan pejabat Hamas atas permintaan pemerintah AS untuk memfasilitasi saluran komunikasi. 

Di masa lalu, Netanyahu mengandalkan Qatar untuk mengirimkan jutaan dolar setiap bulan ke Gaza. Kebijakan ini untuk menjaga perdamaian tetapi juga membantu menopang kekuasaan Hamas atas wilayah tersebut.

Prioritas Israel adalah melihat Gaza didemiliterisasi. Hamas sejauh ini belum setuju untuk meletakkan senjatanya. (I-2)