Menteri HAM RI Dorong Penguatan Kerja Sama HAM RI- Kamboja

MENTERI Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Senior Urusan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Cambodian Human Rights Committee  (CHRC), Keo Remy, di Phnom Penh, Kamboja, Senin ( 24/11).

Pertemuan ini  menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama Indonesia–Kamboja dalam memajukan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di kedua negara dan kawasan. 

Dalam pertemuan tersebut, Menteri HAM RI menyampaikan rencana  Indonesia untuk menyelenggarakan sebuah high-level forum di bidang HAM se-Asia Pasifik tahun depan. “Forum ini digagas sebagai ruang bagi negara-negara Asia Pasifik untuk membangun pemahaman bersama, meningkatkan kualitas kerja sama, serta memperkuat kapasitas institusional dalam menangani isu-isu HAM,” ujar Pigai melalui keterangan resmi.

Dia menyampaikan harapan dukungan dan partisipasi Kamboja pada pertemuan penting ini. Menteri HAM juga menyampaikan harapan dukungan Kamboja atas pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 2026. 

Dijelaskannya bahwa upaya ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam  pemajuan isu-isu HAM di tingkat global. Menanggapi hal ini, Senior Minister Kamboja menegaskan komitmen negaranya terhadap perdamaian dan penegakan HAM, serta  menyambut baik upaya Indonesia dalam memperkuat kerja sama HAM di kawasan. 

“Kerja sama juga kami harapkan dalam memberikan pelindungan terhadap para  pekerja, baik pekerja Indonesia yang ada di Kamboja, maupun sebaliknya,” tambah Menteri Natalius Pigai. 

Dia mengatakan Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar terhadap kondisi WNI di luar negeri. Harapannya dapat terus dikembangkan  kemitraan dengan negara tuan rumah para WNI bekerja untuk memastikan  hak-hak mereka terpenuhi dengan baik. 

Senior Minister Kamboja kemudian memberikan kabar terkini terkait perkembangan HAM di negaranya. Pertemuan diakhiri dengan penegasan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama dalam memajukan agenda perlindungan HAM di kawasan, termasuk melalui program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di  bidang ini. (E-2)