PM Prancis Sébastien Lecornu Usulkan Penangguhan Reformasi Pensiun 2023

PERDANA Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengumumkan rencana untuk menangguhkan reformasi pensiun 2023 yang selama ini menjadi sumber polemik besar di negara itu. Langkah ini disampaikan di hadapan parlemen menjelang voting mosi tidak percaya yang dijadwalkan pada Kamis mendatang.

Reformasi yang mendorong usia pensiun naik dari 62 menjadi 64 tahun dianggap sebagai kebijakan penting dalam masa kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron. Namun, kebijakan tersebut juga memicu bulan-bulan aksi mogok dan protes besar-besaran di seluruh Prancis.

“Musim gugur ini saya akan mengajukan kepada parlemen untuk menangguhkan reformasi pensiun 2023 hingga pemilihan presiden 2027,” kata Lecornu, disambut tepuk tangan dari anggota parlemen sayap kiri.

Baca juga : Sebastien Lecornu Umumkan Kabinet Baru Prancis, Hadapi Ancaman Mosi Tidak Percaya

Lecornu baru saja diangkat kembali menjadi perdana menteri, hanya empat hari setelah ia sempat mengundurkan diri. Ia kini membutuhkan dukungan dari Partai Sosialis agar pemerintahannya dapat bertahan dari ancaman mosi tidak percaya yang diajukan oleh kubu sayap kanan dan sayap kiri.

Partai Sosialis menyatakan siap mendukung pemerintah, namun dengan syarat jelas.

“Jika ia tidak secara eksplisit mengatakan ‘penangguhan penuh dan segera atas reformasi pensiun’, maka kami akan menjatuhkan mosi tidak percaya,” tegas anggota parlemen Partai Sosialis Laurent Baumel.

Baca juga : Macron Siap Umumkan Perdana Menteri Baru dalam 48 Jam, Redam Isu Pemilu Ulang di Prancis

Dalam paparannya, Lecornu mengakui reformasi pensiun sebelumnya meninggalkan “luka bagi demokrasi”. Pasalnya disahkan tanpa pemungutan suara di parlemen menggunakan mekanisme konstitusional Pasal 49:3 pada Maret 2023.

Biaya

Ia menegaskan penangguhan kebijakan ini akan menguras biaya sekitar €400 juta pada 2026 dan €1,8 miliar pada 2027, yang harus diimbangi dengan penghematan dari pos anggaran lain.

“Reformasi ini tidak bisa ditangguhkan dengan menambah defisit. Semua harus dikompensasi secara finansial,” ujarnya.

Dengan utang publik Prancis mencapai €3,4 triliun atau 114% dari PDB, Lecornu juga berjanji untuk menyusun anggaran yang serius dan dapat dipercaya, serta mengakhiri kebiasaan menggunakan Pasal 49:3 untuk memaksakan undang-undang tanpa persetujuan parlemen.

Dipertanyakan

Kendati Lecornu mendapat sambutan positif dari Partai Sosialis, kelompok oposisi lain tetap menyerang. Politisi sayap kanan Sébastien Chenu dari National Rally menyebut, “Kami tidak akan tertipu. Selamat datang dan selamat tinggal, Tuan Perdana Menteri.”

Sementara itu, Mathilde Panot dari kubu kiri radikal France Unbowed mengatakan,

“Tidak ada lagi yang percaya pada Anda.”

Namun, anggota parlemen Partai Sosialis Boris Vallaud menyebut keputusan Lecornu sebagai kemenangan rakyat. “Rakyat Prancis menunggu langkah ini. Penangguhan reformasi pensiun akhirnya datang juga.”

Dukungan dari blok tengah dan Partai Sosialis diharapkan cukup untuk membantu Lecornu meloloskan anggaran negara, meski keseimbangan politik di parlemen masih rapuh. Bila gagal, Prancis berisiko menghadapi krisis pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Macron. (BBC/Z-2)