Hamas Serahkan Daftar Tahanan Palestina ke Israel

HAMAS menyatakan telah menyerahkan daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan kepada delegasi Israel, seiring berlanjutnya perundingan gencatan senjata di Sharm el-Sheikh, Mesir.

“Hari ini Rabu (8/10), daftar tahanan yang akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan sandera telah disampaikan sesuai dengan kriteria dan jumlah yang telah disepakati,” ujar penasihat media kepala biro politik Hamas, Taher al-Nunu, dalam pernyataannya di Telegram.

Nunu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria maupun jumlah yang dimaksud. Ia hanya menyebut, pembahasan saat ini berfokus pada mekanisme untuk mengakhiri perang, penarikan pasukan pendudukan dari Gaza, serta pertukaran tahanan.

Baca juga : 8 Negara Arab dan Muslim Sambut Baik Respons Hamas terhadap Rencana Gencatan Senjata Trump

Perundingan tidak langsung antara Hamas dan Israel tersebut dimulai pada Senin di kota pesisir Sharm el-Sheikh, dengan tujuan mencapai kemajuan dalam rencana gencatan senjata Gaza yang berisi 20 poin dan diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.

Rencana tersebut mencakup pertukaran tahanan antara kedua pihak, penghentian perang yang telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina sejak Oktober 2023, pembentukan pemerintahan Gaza melalui komite Palestina, serta program rekonstruksi wilayah tersebut.

Kehadiran Steve Witkoff

Utusan khusus Timur Tengah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, bersama menantu sekaligus penasihat senior Trump untuk urusan Timur Tengah, Jared Kushner, dilaporkan telah tiba di Mesir pada Rabu pagi untuk bergabung dalam pembicaraan gencatan senjata Gaza.

Baca juga : Hamas Berkomitmen Lakukan Pertukaran Tahanan

“Steve Witkoff dan Jared Kushner telah tiba di Sharm el-Sheikh untuk mengikuti perundingan mengenai kesepakatan pembebasan sandera dan penghentian perang di Gaza,” demikian laporan Channel 12, media Israel.

Meski begitu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Amerika Serikat maupun Mesir terkait kedatangan keduanya.

Sehari sebelumnya, Trump menggelar pertemuan dengan tim keamanan nasionalnya untuk membahas perkembangan negosiasi Gaza sebelum keberangkatan Witkoff dan Kushner ke Mesir, menurut laporan Axios. Mengutip dua sumber yang mengetahui pertemuan tersebut, Axios menyebut kedua pejabat itu bertolak ke Sharm el-Sheikh pada Selasa dan dijadwalkan tiba keesokan paginya.

Optimistis tapi berhati-hati

Sumber tersebut menambahkan, pejabat senior AS bersikap optimistis namun tetap berhati-hati terhadap peluang tercapainya kesepakatan pekan ini. Mereka menegaskan, Kushner dan Witkoff tidak akan meninggalkan Mesir sebelum ada kesepakatan terkait pembebasan sandera dan penghentian perang.

Di sisi lain, Trump menyatakan harapannya agar perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel dapat membuahkan hasil konkret. “Ada kemungkinan nyata bahwa kita bisa melakukan sesuatu,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval, Selasa (7/10).

Ia menegaskan negosiator AS turut berperan aktif dalam proses pembicaraan tersebut. “Saya pikir ada kemungkinan kita bisa mencapai perdamaian di Timur Tengah. Ini sesuatu yang bahkan melampaui situasi di Gaza. Kami ingin para sandera segera dibebaskan,” ujarnya.

Perundingan ini berlangsung bertepatan dengan dua tahun perang Gaza bagi warga Palestina dan dua tahun serangan Hamas pada 7 Oktober bagi warga Israel, dua peristiwa yang menjadi simbol luka mendalam bagi kedua pihak.

Sejak 7 Oktober 2023, serangan militer Israel telah menewaskan hampir 67.200 warga Palestina di Gaza, sebagian besar di antaranya perempuan dan anak-anak. Serangan tanpa henti itu membuat wilayah kantong tersebut nyaris tak layak huni, memicu pengungsian massal, kelaparan, dan penyebaran penyakit.

Kritik Komisioner PBB

Komisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Navi Pillay menilai rencana 20 poin Donald Trump untuk Gaza cacat secara hukum dan moral. Ia menyoroti bahwa rencana tersebut mengecualikan rakyat Palestina dari pemerintahan transisi yang diusulkan.

Pillay juga menegaskan, seruan gencatan senjata yang kini bergulir tidak mengubah temuan resmi PBB yang menyatakan Israel bertanggung jawab atas tindakan genosida di Gaza.

Dalam wawancara dengan Middle East Eye pada Senin (6/10), hakim asal Afrika Selatan itu mengatakan hasil penyelidikan Komisi Penyelidikan PBB mengenai Gaza yang ia pimpin tetap berlaku.

“Israel telah melakukan genosida dan terus melakukannya,” ujarnya dalam podcast Expert Witness. “Hanya karena ada seruan untuk gencatan senjata sekarang, bukan berarti temuan genosida akan hilang,” tambahnya.

Pillay, 84, merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh di bidang hukum pidana internasional. Ia pernah menjabat sebagai hakim sekaligus presiden di Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) yang mengeluarkan vonis genosida pertama dalam sejarah, serta menjadi salah satu hakim pendiri Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Saat ini, ia juga menjabat sebagai hakim ad hoc di Mahkamah Internasional (ICJ).

Menurut Pillay, rencana Trump bertentangan dengan pendapat penasihat ICJ yang dikeluarkan pada 19 Juli 2024. Dalam pandangan tersebut, ICJ menegaskan pendudukan Israel di Gaza dan Tepi Barat melanggar hukum internasional dan harus diakhiri tanpa syarat.

Ia juga mengecam pengecualian warga Palestina dari pemerintahan transisi dalam rencana tersebut. “Masalah utamanya adalah rakyat Palestina tidak dilibatkan. Mereka bukan hanya harus menjadi bagian dari proses ini, tetapi juga harus memegang kendali, karena mereka mampu memerintah diri mereka sendiri,” tegasnya.  (I-1)