Persediaan Makanan Warga Gaza Hanya Cukup untuk Kebutuhan 2 Minggu

BADAN pangan PBB mengatakan persediaan makanan di Jalur Gaza hanya cukup untuk menjaga dapur umum dan toko roti tetap buka selama kurang dari dua minggu. Krisis ini terjadi setelah Israel menghentikan masuknya pasokan makanan, bahan bakar, obat-obatan dan persediaan lainnya ke wilayah tersebut.

Blokade Israel selama akhir pekan ditujukan untuk menekan Hamas agar menerima penerapan gencatan senjata alternatif enam minggu setelah gencatan senjata yang rapuh.

Israel mengizinkan tambahan bantuan kemanusiaan selama enam minggu pertama gencatan senjata.

Baca juga : PBB Khawatir dengan Aksi Israel Blokir Akses ke Gaza

Namun, Program Pangan Dunia mengatakan bahwa persediaannya kurang karena memprioritaskan pengiriman makanan kepada penduduk. Badan PBB itu juga memperingatkan bahwa persediaan bahan bakarnya hanya akan bertahan selama beberapa minggu

Warga Palestina mengatakan harga-harga melonjak karena orang-orang berbondong-bondong ke pasar untuk membeli persediaan setelah Israel mengumumkan pengetatan blokade.

Setelah lebih dari 16 bulan perang, penduduk Gaza sepenuhnya bergantung pada makanan dan bantuan lainnya yang dikirim melalui truk.
Sebagian besar mengungsi dari rumah mereka dan banyak yang membutuhkan tempat berlindung.

Baca juga : Malaysia dan Jepang akan Bangun RS di Gaza

Penghentian bantuan tersebut menuai kritik luas, kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa hal itu melanggar kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan berdasarkan hukum internasional.

Sementara itu, warga Palestina di Jalur Gaza menyambut baik adopsi rencana oleh para pemimpin Arab untuk membangun kembali wilayah tersebut tanpa mengurangi jumlah penduduknya.

"Kami puas dengan keputusan-keputusan ini dan pertemuan puncak ini,” kata Atef Abu Zaher, dari kota selatan Khan Younis.

“Kami berpegang teguh pada tanah kami," sebutnya dilansir dari Arab News, Kamis (6/3).

Rencana yang diajukan pada pertemuan puncak Arab di Kairo pada hari Selasa (5/3) dinilai sebagai alternatif dari usulan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kembali sekitar 2 juta warga Palestina di Gaza di negara-negara lain dan membangunnya kembali sebagai tujuan wisata pantai. (Fer/I-1)