Tolak Pejabat Israel, Ratu Elizabeth Yakini Warga Israel Teroris

MENDIANG Ratu Elizabeth II meyakini setiap warga Israel ialah teroris atau anak teroris dan menolak mengizinkan pejabat Israel masuk ke Istana Buckingham selain acara internasional. Ini diungkapkan mantan presiden Israel Reuven Rivlin.

"Hubungan antara kami (Israel) dan Ratu Elizabeth agak sulit," kata Rivlin dalam acara gala yang merayakan Institut Teknologi Technion Haifa di London pada Minggu (8/12) malam.

Rivlin menjabat sebagai presiden Israel ke-10 antara 2014 dan 2021. Sang ratu meninggal pada 2022.

Baca juga : Sejarawan Dunia asal Israel Simpulkan Negaranya Lakukan Genosida di Gaza

Ratu sering dianggap memiliki hubungan yang tegang dengan Israel dan selama 70 tahun bertahta. Ia tidak pernah mengunjungi negara itu.

Setelah kematiannya, Stuart Polak, presiden kehormatan kelompok Conservative Friends of Israel (CFoI) yang berpengaruh, mengeklaim bahwa keluarga kerajaan dilarang oleh Kantor Luar Negeri untuk mengunjungi Israel.

Yang lain memberikan interpretasi alternatif.

Baca juga : Dokter Bedah Inggris: Anak Palestina Tewas Ditarget Penembak Jitu Israel

Dalam tulisannya pada 2012 tentang kegagalan ratu untuk mengunjungi Israel, mantan pemimpin redaksi Haaretz David Landau berkata, "Ratu yang luar biasa, berdedikasi, dan berusia 86 tahun ini bukanlah boneka siapa pun. Jika dia ingin mengunjungi negara Yahudi atau meminta salah satu keluarga dekatnya untuk mengunjunginya, dia dapat bersikeras, dan keinginannya akan terpenuhi."

Tidak ada anggota keluarga kerajaan yang mengunjungi Israel dalam kapasitas resmi hingga 2018, ketika Pangeran William tiba untuk merayakan ulang tahun ke-70 kemerdekaan Israel.

Rivlin mengatakan pada Minggu bahwa Raja Charles III selalu sangat ramah dibandingkan dengan ibunya. Charles melakukan kunjungan resmi ke Israel sebagai Pangeran Wales pada 2020.

Pada Juli tahun ini, raja mengatakan Inggris berkomitmen solusi dua negara dengan Israel yang aman dan terlindungi di samping negara Palestina yang layak dan berdaulat. Ini menegaskan posisi resmi pemerintah yang telah lama berlaku.

Pemerintah Israel dilaporkan kecewa ketika Pangeran William, pewaris takhta, menyerukan diakhirinya perang di Jalur Gaza pada Februari lalu, tetapi memutuskan untuk tidak mengkritiknya lebih jauh di depan umum karena mereka tidak ingin berselisih dengan calon raja. (MEE/Z-2)