Jutaan Warga Inggris di Luar Negeri kini Punya Hak Pilih

Mulai Selasa (16/1), sekitar 3,5 juta warga Inggris yang tinggal di luar negeri akan berhak memilih dalam pemilihan umum di negara itu yang kemungkinan akan digelar pada akhir tahun nanti. Ini merupakan salah satu peningkatan  terbesar dalam hak pilih di negara tersebut dalam satu abad terakhir.

Perluasan jumlah pemilih ini dimungkinan setelah adanya perubahan undang-undang yang disetujui oleh parlemen pada tahun 2022 lalu. Perubahan UU itu menghapuskan pembatasan sebelumnya terhadap warga negara Inggris untuk memilih jika mereka telah tinggal di luar negeri selama lebih dari 15 tahun.

Revisi UU ini paling signifikan terhadap daftar pemilih, setelah undang-undang tahun 1928 yang memberikan hak pilih yang sama kepada perempuan, serta UU tahun 1969 yang  menurunkan usia pemilih dari 21 tahun menjadi 18 tahun.

Warga Inggris di seluruh dunia kini dapat mendaftar untuk memberikan suara secara online, tidak peduli sudah berapa lama mereka berada di luar negeri. Berdasarkan undang-undang pemilu Inggris, setelah terdaftar, mereka juga akan diizinkan untuk menyumbang ke partai politik dan juru kampanye.

Sekitar 233 ribu pemilih di luar negeri terdaftar pada pemilu terakhir pada Desember 2019, peningkatan signifikan akibat putusan Brexit dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Pemerintah memerkirakan perubahan yang dilakukan pada UU baru ini dapat memberikan hak pilih kepada sekitar 3,5 juta orang – hampir tiga kali lipat dari 1,3 juta suara yang merupakan margin kemenangan dalam referendum keanggotaan Uni Eropa tahun 2016. Jumlah ini juga lebih besar dibandingkan selisih total suara dua partai utama Inggris -- Konservatif dan Partai Buruh -- dalam lima dari enam pemilu terakhir.
Namun, pemilu di Inggris mengabaikan penghitungan suara keseluruhan partai, dan memilih anggota parlemen berdasarkan sistem first-past-the-post di 650 daerah pemilihan.

Saat ini, masih belum jelas berapa banyak dari 3,5 juta warga Inggris yang tinggal di luar negeri yang memenuhi syarat dan akan berhasil mendaftar untuk memilih. Mereka perlu memberikan rincian alamat dan waktu terakhir mereka terdaftar sebagai pemilih atau tinggal di Inggris.

Pemerintah daerah, yang bertanggung jawab atas daftar pemilih di wilayahnya, harus dapat memverifikasi identitas pemohon dan riwayat koneksinya ke wilayah tersebut, menurut Komisi Pemilihan Umum.

Berbeda dengan beberapa negara, tidak ada ketentuan mengenai pemungutan suara secara langsung di luar negeri dan semua surat suara harus diberikan melalui pos atau menggunakan kuasa di Inggris.

Komisi Pemilihan Umum meluncurkan kampanye publisitas dan bekerja sama dengan organisasi mitra untuk meningkatkan kesadaran akan perubahan peraturan tersebut. “Kami tahu ada pemilih yang memenuhi syarat di seluruh penjuru dunia, jadi kami menyerukan kepada mereka yang memiliki teman dan keluarga di luar negeri untuk membantu menyebarkan berita ini,” kata direktur komunikasi Craig Westwood. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kantor Statistik Nasional Inggris menunjukkan jumlah emigran Inggris terbesar berada di Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara anggota Uni Eropa.

Perubahan undang-undang pemilu ini menyusul kampanye yang dilakukan oleh berbagai aktivis, termasuk kampanye mengenai “Votes for Life” yang sudah berjalan lama dan dipimpin oleh cabang konservatif di luar negeri.

Heather Harper, ketua kelompok Konservatif Luar Negeri, mengatakan hal ini menempatkan Inggris setara dengan Amerika Serikat, Prancis, Italia, dan Selandia Baru dalam mengakui pentingnya warga negara mereka di seluruh dunia. (AFP/M-3)