Partai Republik Mulai Proses Impeachment Terhadap Kepala Imigrasi Biden

PARTAI Republik AS mengumumkan proses impeachment Rabu terhadap kepala keamanan dalam negeri Joe Biden atas krisis perbatasan yang memburuk. Masalah imigrasi diupayakan menjadi isu utama dalam pemilihan presiden November.

Belakangan, sekitar 10.000 migran ditahan setiap harinya setelah menyeberang secara ilegal dari Meksiko dalam apa yang dijelaskan oleh Republik sebagai bencana kemanusiaan, sementara Gedung Putih dan anggota parlemen gagal sepakat tentang reformasi untuk menghentikan aliran tersebut.

Republik di Kongres, yang menyelesaikan penyelidikan terhadap Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas pada Desember, menuduh Demokrat tersebut menciptakan keadaan darurat keamanan nasional dengan mengabaikan kebijakan imigrasi.

Baca juga: AS dan Sekutu Peringati  Houthi ketika Serangan Kapal Mengguncang Perdagangan Global

Tidak ada jadwal pemungutan suara impeachment, tetapi ketua Komite Keamanan Dalam Negeri Mark Green mengatakan dengar pendapat awal akan dilakukan pada hari Rabu depan.

"Penyelidikan kami menunjukkan bahwa krisis ini memiliki dasarnya dalam keputusan Menteri Mayorkas dan penolakannya untuk menegakkan undang-undang yang disahkan oleh Kongres, dan kegagalan untuk memenuhi sumpah jabatannya menuntut pertanggungjawaban," katanya.

Baca juga: Meksiko dan AS Sepakat Tetap Membuka Pintu Perlintasan Batas Atasi Lonjakan Migrasi

Sebagian besar anggota Dewan akan diminta untuk memberikan suara bahwa Mayorkas telah melakukan "kejahatan besar dan pelanggaran," memicu sidang pengadilan di Senat yang akan memecatnya dari jabatannya jika dua pertiga senator memberikan suara untuk menghukum.

Namun, hal ini dianggap sebagai hal yang hampir tidak mungkin, karena 51 dari 100 anggota di ruang atas adalah anggota Demokrat.

Isu perbatasan menyatukan Partai Republik yang terpecah, tetapi bahkan di Dewan menemukan suara untuk impeachment masih bisa menjadi tantangan, karena mayoritas Republik di sana hanya memiliki dua suara.

Pemimpin DPR Mike Johnson berusaha menggalang dukungan dengan membawa sekitar 60 anggota ke kota perbatasan Eagle Pass, Texas, Rabu, di mana mereka mengunjungi fasilitas patroli perbatasan dan berbicara dengan warga setempat.

"Sejak waktu Presiden Biden mulai menjabat, administrasi hampir tidak melakukan apa-apa untuk melindungi perbatasan. Tetapi kita semua melihat dengan mata kita sendiri, mereka telah membuka perbatasan luas untuk seluruh dunia," kata Johnson kepada wartawan.

"Diperkirakan hampir 170 negara memiliki orang yang datang dan mengalir melintasi perbatasan ini... Dan ini bukan orang-orang yang melarikan diri dan mencari suaka karena takut akan nyawa mereka di negara asal mereka."

Rekor Penyeberangan

Proses ini akan menjadi masalah dalam tahun pemilihan bagi Biden, yang menghadapi penyelidikan impeachment yang dipimpin oleh Republik atas tuduhan korupsi yang tidak berdasar, dan persetujuan rendahnya mengenai imigrasi merupakan salah satu kelemahan terbesarnya.

Hanya 38% pemilih terdaftar dalam jajak pendapat Harvard CAPS-Harris bulan Desember yang menyatakan mereka menyetujui penanganan presiden Demokrat terhadap imigrasi, turun dari 46% sebulan sebelumnya.

Agensi imigrasi mengatakan Selasa bahwa rekor bulanan 302.000 migran ditemui oleh otoritas setelah menyeberang secara ilegal pada bulan Desember.

Di Eagle Pass, Johnson mendesak Biden untuk mengembalikan kebijakan "tinggal di Meksiko" era Trump yang telah ditinggalkan, yang mencegah pencari suaka masuk ke negara hingga sidang pengadilan mereka, yang menurutnya dapat mengurangi masuk ilegal sebesar 70 persen.

Komite Nasional Demokrat menuduh Republik merusak upaya untuk memperkuat patroli perbatasan dan mencapai kesepakatan tentang imigrasi, sementara Departemen Keamanan Dalam Negeri menyebut upaya impeachment sebagai "latihan politik yang tidak berdasar."

Pengumuman terkait Mayorkas datang ketika Gedung Putih dan senator dari kedua partai sedang berbicara tentang keamanan perbatasan dan reformasi suaka, dengan Republik mengaitkan bantuan kepada Ukraina yang dilanda perang dengan pengesahan undang-undang imigrasi.

Negosiasi telah difokuskan pada ketatnya aturan bagi pencari suaka dan perluasan pengusiran cepat, dengan harapan keduanya dapat menghasilkan proposal yang akan disebarkan minggu depan.

Johnson mengatakan ia tidak akan menerima apa pun selain RUU perbatasan dan imigrasi keras yang disahkan tahun lalu oleh Republik di Dewan, yang tidak dapat diterima di Senat.

Gubernur Texas Greg Abbott, seorang Republik vokal, telah berusaha membawa debat imigrasi ke tingkat nasional dengan mengirim ribuan migran ke kota-kota utara yang dikuasai Demokrat. Walikota di New York, Denver, dan Chicago telah mendesak Biden untuk mengambil tindakan mendesak.

Abbott juga menandatangani RUU bulan lalu yang akan memungkinkan polisi negara bagian untuk menangkap dan deportasi migran yang menyeberang secara ilegal ke Amerika Serikat dari Meksiko.

Departemen Kehakiman mengajukan gugatan terhadap Texas pada Rabu dengan mengklaim bahwa RUU yang dikenal sebagai SB4 tersebut adalah inkonstitusional dan hanya pemerintah federal yang berwenang untuk mengatur imigrasi. (AFP/Z-3)