Xi Sebut Reunifikasi dengan Taiwan Sebuah Kepastian

PEMILIHAN presiden dan parlemen Taiwan pada 13 Januari berlangsung di saat hubungan antara Beijing dan Taipei sedang tegang. Tiongkok telah meningkatkan tekanan militer untuk menegaskan klaim kedaulatannya atas Taiwan yang diperintah secara demokratis.

Tiongkok menganggap Taiwan sebagai wilayah sucinya dan tidak pernah menolak penggunaan kekuatan untuk berada di bawah kendalinya. Meskipun Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak menyebutkan ancaman militer dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pemerintah.

“Reunifikasi tanah air adalah keniscayaan sejarah,” kata Xi, dalam pidato akhir tahunnya, Minggu (31/12).

Baca juga: Surat Suara Lebih Awal Dikirim ke Taipei, Jokowi: Khawatir Kantor Pos Tutup

Menurut dia Tiongkok pasti akan bersatu kembali. Penduduk di kedua sisi Selat Taiwan harus terikat tujuan yang sama dan berbagi dalam kejayaan kebangkitan bangsa Tiongkok.

Tahun lalu, Xi hanya mengatakan orang-orang di kedua sisi selat adalah anggota dari satu keluarga yang sama dan bahwa ia berharap orang-orang di kedua sisi akan bekerja sama untuk bersama-sama mendorong kemakmuran jangka panjang bagi bangsa Tiongkok.

Baca juga: Raksasa Smartphone Tiongkok Xiaomi Luncurkan Mobil Listrik Pertamanya

Tiongkok memberikan pengecualian khusus terhadap Wakil Presiden saat ini, Lai Ching-te, calon presiden dari Partai Demokrat (DPP) yang berkuasa di Taiwan dan memimpin dalam jajak pendapat dengan berbagai selisih. Di mengatakan dirinya adalah seorang separatis yang berbahaya.

Menanggapi komentar Lai pada debat presiden yang disiarkan langsung di televisi itu, Kantor Urusan Taiwan Tiongkok mengatakan Lai telah memperlihatkan wajah aslinya sebagai pekerja untuk kemerdekaan Taiwan yang keras kepala dan perusak perdamaian di Selat Taiwan.

“Kata-katanya penuh dengan pemikiran konfrontatif,” kata Juru Bicara kantor itu, Chen Binhua dalam sebuah pernyataan.

Sejak 2016 ketika Presiden Tsai Ing-wen menjabat pemerintah yang dipimpin DPP telah mempromosikan separatisme dan merupakan dalang kriminal dalam menghalangi pertukaran di selat dan merusak kepentingan rakyat Taiwan.

“Sebagai tokoh pengurus DPP dan Ketua DPP saat ini, Lai Ching-te tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya,” tambah Chen.

Tsai dan Lai telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan Tiongkok, namun ditolak. DPP mengatakan hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan masa depan mereka, begitu pula lawan utama Lai dalam pemilu, Hou Yu-ih dari partai oposisi terbesar Taiwan, Kuomintang (KMT).

KMT secara tradisional mendukung hubungan dekat dengan Tiongkok tetapi menyangkal keras bahwa mereka pro-Beijing. Hou juga mengecam Lai sebagai pendukung kemerdekaan.

Pemerintah Republik Tiongkok yang kalah melarikan diri ke Taiwan pada 1949 setelah kalah perang saudara dengan komunis Mao Zedong yang mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Republik Tiongkok tetap menjadi nama resmi Taiwan.

Lai mengatakan pada hari Sabtu bahwa Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok tidak saling tunduk, kata-kata yang ia dan Tsai gunakan sebelumnya yang juga membuat marah Beijing. (France24/Z-3)