Junta Tuduh Prancis Dukung Teroris di Niger

PARA pemimpin militer Niger menuduh Prancis melanggar larangan wilayah udara negara itu, dan mendukung lawannya untuk mengganggu keamanan. Juru Bicara junta Kolonel Mayor Amadou Abdramane tidak memberikan bukti atas tuduhan tersebut.

Tentara dari pengawal presiden negara itu merebut kekuasaan dan menahan Presiden Mohammad Bazoum pada 26 Juli. Itu memicu kecaman internasional dan ancaman serangan militer oleh negara-negara tetangga Afrika Barat.

Para pemimpin kudeta menutup wilayah udara Nigeria pada Minggu dan telah memperingatkan terhadap intervensi asing. Amadou Abdramane mengklaim Prancis telah melepaskan 16 kelompok teroris yang kemudian berkumpul untuk merencanakan serangan terhadap militer Niger di sepanjang perbatasan.

Baca juga: Junta Niger Tolak Tawaran Diplomatik Uni Afrika dan ECOWAS

Dia mengklaim satu unit Garda Nasional diserang pukul 06:30 waktu setempat di Bourkou Bourkou, sekitar 30 kilometer dari tambang emas Samira di wilayah Tillaberi. Dia juga mengklaim pesawat militer Prancis melanggar larangan wilayah udara negara itu.

“Kami menyaksikan rencana nyata destabilisasi negara kami, yang diatur oleh pasukan Prancis,” kata Abdramane.

Baca juga: Junta Militer Niger Tunjuk Ali Mahaman Lamine Zeine sebagai Perdana Menteri

Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis menolak tuduhan itu dan mengatakan pergerakan pesawatnya adalah bagian dari kesepakatan sebelumnya dengan pasukan Niger.

Dikatakan pasukan Prancis yang ditempatkan di Niger berada di sana atas permintaan otoritas yang sah. "Tidak ada serangan terhadap kamp Nigeria yang terjadi," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Seorang pejabat pemerintah Prancis mengatakan kepada kantor berita AFP tidak ada teroris yang dibebaskan pasukan Prancis. Para ahli telah memperingatkan potensi kekosongan kekuasaan di Niger dapat dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata.

"Tillaberi adalah area di mana Anda melihat banyak aktivitas dari kelompok yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIL. Mereka dapat memanfaatkan celah dari kudeta ini,” kata Ahmed Idris dari Al Jazeera yang melaporkan dari Abuja, ibu kota Nigeria..

KTT darurat ECOWAS

Prancis adalah bekas penjajah Niger, dan telah mempertahankan hubungan yang kuat dengan menempatkan 1.500 tentara. Namun para pemimpin kudeta telah mencabut lima perjanjian kerja sama militer dan menangguhkan siaran kantor berita internasional Prancis, France 24 dan RFI.

Klaim pemimpin kudeta datang sehari sebelum Kerjasama Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) berkumpul di Abuja untuk mengatasi krisis Niger. Pada pertemuan puncak sebelumnya pekan lalu, ECOWAS memperingatkan pihaknya dapat melakukan intervensi militer dan menetapkan 6 Agustus sebagai tenggat waktu bagi militer untuk memulihkan demokrasi dan membebaskan Bazoum.

Namun tidak ada tindakan militer yang dilakukan setelah tenggat waktu berakhir. Kepala blok regional Bola Tinubu, juga presiden Nigeria anggota terkuat ECOWAS, menghadapi tentangan secara nasional maupun internasional karena meningkatkan prospek intervensi militer.

Mali dan Burkina Faso yang diskors oleh ECOWAS menyusul kudeta di sana telah menjanjikan dukungan mereka kepada para pemimpin kudeta di Niger. Perebutan kekuasaan di Niger adalah kudeta kesembilan di wilayah Sahel dalam tiga tahun. (Aljazeera/Z-3)