Prabowo Sarankan Rusia dan Ukraina Segera Lakukan Gencatan Senjata

MENTERI Pertahanan Prabowo Subianto mengusulkan Ukraina dan Rusia berunding untuk menyerah gencatan senjata. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang.

Prabowo menyampaikan pandangannya saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tensions di pertemuan bidang pertahanan Asia di Singapura, Sabtu (3/6). Pada gelaran Shangri-La Dialogue ke-20 ini, juga dihadiri sejumlah pejabat dari negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat (AS) dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Menurut Prabowo, perang di Eropa yang sudah berlangsung selama lebih satu tahun sekarang ini, berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal tantangan yang dihadapi dunia semakin berat, termasuk terus bermutasinya covid-19.

Baca juga : Militer Ukraina Siap Gempur Balik Wilayah yang Dikuasai Militer Rusia 

Untuk mencegah semakin memburuknya keadaan, termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, serta makin banyaknya korban jiwa, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari Shangri-La Dialogue.

Baca juga : Rusia Jerat Tiga Ilmuwan yang Bocorkan Rahasia Rudal Hipersonik

"Hal pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata," tegas Menhan Prabowo, dalam keterangan tertulis yang diterima awak media.

Langkah kedua, meminta kedua belah pihak mundur 15 kilometer dari titik gencatan senjata sekarang ini. Ketiga, meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini.

"Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," usul Prabowo.

Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Dia memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

Perwakilan Tinggi dan Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell Fontelles, yang menjadi panelis bersama Prabowo, mengakui biaya yang harus ditanggung Uni Eropa (UE) untuk perang di Ukraina sangat tinggi.

"Bantuan militer yang diberikan UE kepada Ukraina nilai sekitar US$40 miliar. Kalau ditambah dengan latihan untuk pasukan Ukraina nilai bantuan yang diberikan bisa mencapai US$60 miliar. Tetapi kalau dihitung dengan biaya hidup karena inflasi yang tinggi, nilai bantuan yang dikeluarkan UE bisa mencapai US$700 miliar," jelas Borrell.

Ia sependapat bahwa perdamaian di Ukraina sangatlah penting dan mendesak. Hanya saja pertanyaannya bagaimana mencapai perdamaian itu.

"Ukraina bukanlah anggota UE, hanya teman UE. Tetapi UE merasa harus membantu karena tidak ingin agresi yang dilakukan Rusia terus terjadi. EU tidak mau Ukraina kemudian menjadi seperti Krimea," ujar Borrell.

Usulan Prabowo yang di luar perkiraan para peserta sempat menimbulkan pertanyaan. Mereka mengkhawatirkan usulan ini menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia.

"Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia," tegas Prabowo.

Cara penyelesaian dengan membuat demiliterisasi bukan pertama dilakukan. Menurut Menhan, PBB pernah melakukan itu dalam perang di Korea, kemudian di Vietnam, dan juga di Afrika. (Z-8)