PEMERINTAH Inggris menaikkan tingkat ancaman teror di Irlandia Utara dari substansial menjadi parah pada Selasa (28/3). Keputusan itu muncul jelang kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk menghadiri peringatan 25 tahun perjanjian perdamaian.
"Status itu mengacu informasi dari Badan Inteligen Inggris (MI5) menilai risiko serangan kekerasan di Irlandia Utara sangat mungkin terjadi," kata Sekretaris Irlandia Utara Chris Heaton-Harris.
Irlandia Utara mengalami konflik sektarian atas pemerintahan Inggris selama tiga dekade hingga 1998, yang dikenal sebagai The Troubles. Selama periode itu telah merenggut sekitar 3.500 nyawa.
Baca juga: Tidak Ada Korban WNI Dalam Penembakan Di Nashville
Keamanan di provinsi tersebut membaik sejak Perjanjian Jumat Agung diadopsi pada 10 April 1998. "Namun, sejumlah kecil orang tetap bertekad untuk merugikan komunitas kami melalui tindakan kekerasan bermotif politik," kata Heaton-Harris.
Dia mendesak masyarakat untuk tetap waspada, tetapi tidak mengkhawatirkan pengumuman tersebut. Beberapa waktu lalu seorang petugas polisi ditembak dan terluka parah di depan putranya oleh orang tidak dikenal.
Baca juga: Humza Jadi Muslim Pertama Jabat PM Skotlandia
Pada November 2022, terjadi serangan bom yang menargetkan dua petugas kepolisian, namun tidak berhasil. Kedua serangan tersebut dialamatkan kepada kelompok militan pembangkang yang disebut IRA Baru. Mereka menginginkan Irlandia Utara melakukan reunifikasi dengan Republik Irlandia.
Tingkat ancaman keamanan di provinsi milik Inggris Raya itu diturunkan menjadi substansial setahun lalu yang menjadi perubahan pertama sejak 2010. Kepala Kepolisian Irlandia Utara Simon Byrne mengatakan perubahan baru itu adalah bagian dari proses pemantauan yang berkelanjutan.
Dia bersumpah untuk mengejar kelompok yang berusaha menyakiti dan meneror penduduk Irlandia Utara. Sementara Heaton-Harris bersikeras kenaikan status keamanan itu tidak terkait dengan rencana kedatangan Biden.
Pemimpin AS itu akan mengunjungi Irlandia dan Irlandia Utara. Itu bertepatan dengan ulang tahun kesepakatan damai, yang ditengahi atau dimediasi AS.
Peringatan itu muncul di saat kelumpuhan politik karena serikat pekerja yang menolak kesepakatan perdagangan pasca-Brexit antara London dan Uni Eropa. Kelompok ekstrem mengeluarkan konsekuensi dari perjanjian tersebut.
Mereka menilai kesepakatan itu akan membebaskan Irlandia Utara dari Inggris Raya. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mendesak Partai Persatuan Demokratik (DUP) yang pro-Inggris untuk melanjutkan pembagian kekuasaan Irlandia Urara melalui pembahasan di majelis Stormont Belfast.
"Saya percaya Kerangka Kerja Windsor mewakili fondasi yang fantastis bagi kami untuk bergerak maju dan benar-benar membangun masa depan yang lebih cerah untuk Irlandia Utara yang akan diambil," katanya.
Sunak mengatakan Peringatan Perjanjian Jumat Agung memberi kesempatan untuk merenungkan kemajuan yang telah dicapai di Irlandia Utara. Sementara Pemimpin DUP Jeffrey Donaldson menyebut pengumuman yang didasarkan pada informasi MI5 itu sebagai berita buruk.
"Saya menantikan hari ketika tingkat ancaman dihilangkan, tetapi untuk sampai ke sana masyarakat harus mendukung polisi dan menunjukkan tidak ada ruang untuk terorisme di Irlandia Utara pada 2023," katanya.
Donaldson mendesak pemerintah Inggris untuk memenuhi komitmen dalam membantu mendanai perekrutan 7.500 petugas polisi tambahan di wilayah tersebut. Pemimpin Sinn Fein Irlandia Utara Michelle O'Neill, yang akan menjadi menteri pertama jika pembagian kekuasaan dipulihkan, mengatakan tidak ada tempat atau ruang untuk kelompok paramiliter. (AFP/Z-3)
