Selasa 24 Januari 2023, 11:49 WIB

Kosong Enam Tahun, Biden Kembali Tunjuk Utusan HAM untuk Korut

Cahya Mulyana | Internasional
Kosong Enam Tahun, Biden Kembali Tunjuk Utusan HAM untuk Korut

AFP
Presiden AS Joe Biden saat berpidato di Gedung Putih, Washington, DC.

 

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menunjuk seorang utusan untuk menekan Korea Utara (Korut) tentang hak asasi manusia (HAM). Keputusan ini mengakhiri jeda enam tahun yang mencakup seluruh era Biden kepresidenan Donald Trump.

Biden menominasikan posisi Julie Turner, seorang diplomat karir berbahasa Korea yang sekarang mengepalai bagian Asia dari biro HAM Departemen Luar Negeri AS. Namun Biden membutuhkan persetujuan dari Senat, di mana diperkirakan akan ada sedikit tentangan karena serangan Partai Republik.

Posisi tingkat duta besar telah diamanatkan oleh Kongres di bawah undang-undang tahun 2004 yang berusaha untuk menarik perhatian tidak hanya pada masalah keamanan tetapi juga masalah HAM di Korut. Posisi tersebut kosong sejak Januari 2017 ketika utusan di bawah Barack Obama, Robert King, mengundurkan diri di tengah transisi pemerintahan kepada Trump.

Sekretaris negara pertama Trump, Rex Tillerson, berusaha untuk menyingkirkan jabatan tersebut sebagai bagian dari restrukturisasi gaya perusahaan untuk mengkonsolidasikan posisi utusan. Penggantinya, Mike Pompeo, tidak mengisi posisi itu karena Trump mengejar diplomasi langsung dengan pemimpin Korut Kim Jong Un.

Kedua pemimpin bertemu tiga kali, meredakan ketegangan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan yang langgeng. Biden, yang telah berjanji untuk menempatkan fokus baru pada hak asasi manusia, mengisi posisi tersebut lebih dari dua tahun dalam masa jabatan empat tahunnya.

Pemerintahannya telah mengusulkan diplomasi tingkat rendah dengan Korut, yang telah menolak tawaran tersebut dan melepaskan serangkaian roket termasuk uji coba rudal balistik antarbenua yang mungkin dapat menyerang daratan AS.

Departemen Luar Negeri dalam laporan global terakhirnya tentang hak asasi manusia menulis tentang pelanggaran yang meluas di Korut termasuk larangan ketat terhadap perbedaan pendapat, eksekusi publik dan kamp penahanan massal di mana para tahanan menjadi sasaran kerja paksa dan kelaparan.  (AFP/OL-12)

Baca Juga

AFP/Abdul MAJEED

Ledakan di Masjid di Pakistan Tewaskan 61 Orang

👤Basuki Eka Purnama 🕔Selasa 31 Januari 2023, 05:11 WIB
Ledakan itu terjadi saat salat magrib di ibu kota Peshawar di area yang berada dekat dengan perbatasan...
Antara

Menlu: Meski Sulit, RI Berkomitmen Dorong Perdamaian di Myanmar

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 30 Januari 2023, 22:02 WIB
Indonesia siap mengedepankan strategi dialog dengan pihak yang terlibat konflik di Myanmar. Kekuatan ASEAN diharapkan menfasilitasi dialog...
AFP/Azwar Ipank.

Kasus Rasmus Paludan, Indonesia Panggil Dubes Swedia Kampanyekan Pluralisme

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 30 Januari 2023, 20:52 WIB
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan secara langsung sikap terkait aksi tidak terpuji yang dilakukan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya