Jenderal Min Aung Hlaing Tak Diundang pada KTT ASEAN di Kamboja

PEMIMPIN junta militer Myanmar Min Aung Hlaing kembali tidak masuk dalam daftar tamu undangan pertemuan puncak ASEAN bulan depan.

Hal ini dipastikan oleh tuan rumah Kamboja dan menjadi penghinaan diplomatik baru untuk rezim militer yang terisolasi itu.

ASEAN sebagai Perhimpunan Negara Asia Tenggara itu telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan gejolak yang mencengkram Myanmar sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.

Tetapi hanya ada sedikit kemajuan pada Konsensus Lima Poin yang disepakati dengan junta, dan para pemimpin serta menterinya telah dikeluarkan dari pertemuan-pertemuan baru-baru ini dari 10-anggota blok regional tersebut.

“Menghubungkan undangan untuk kemajuan dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin,” kata seorang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja.

Kamboja mengatakan, junta Myanmar telah diundang untuk menominasikan perwakilan non-politik untuk KTT ASEAN mendatang.

Sebaliknya, Kepala Junta Min Aung Hlaing tidak akan diizinkan untuk hadir termasuk pula diplomat tertingginya dilarang menghadiri pertemuan para menteri luar negeri di Phnom Penh, Kamboja pada bulan Februari dan Agustus mendatang.

Konsensus Lima Poin, yang disepakati pada April tahun lalu, menyerukan diakhirinya segera kekerasan dan dialog antara militer dan gerakan anti-kudeta.

Eksekusi junta terhadap empat tahanan pada bulan Juli, bertentangan dengan seruan internasional yang meluas untuk grasi, menyebabkan kemarahan lebih lanjut.

Pertemuan para menteri luar negeri ASEAN bulan Agustus berakhir dengan kecaman langka dari blok tersebut atas tindakan junta.

Para menteri ASEAN sangat kecewa dengan kemajuan terbatas dan kurangnya komitmen dari otoritas Naypyidaw untuk implementasi tepat waktu dan lengkap dari Konsensus Lima Poin.

Utusan ASEAN sendiri yang ditugaskan untuk menengahi perdamaian telah mengakui skala tugas tersebut, dengan mengatakan bahkan Superman tidak dapat menyelesaikan krisis tersebut.

Tekanan AS

Penghinaan blok regional datang ketika Washington mencoba untuk memberikan lebih banyak tekanan pada junta melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ini menyusul kemarahan atas serangan udara yang menewaskan 11 anak sekolah pada akhir September.

Penasihat Kementerian Luar Negeri AS Derek Chollet mengadakan pembicaraan dengan pemerintah lain dan dengan perwakilan dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dideklarasikan sendiri yang didominasi oleh partai pemimpin sipil terguling Aung San Suu Kyi selama Majelis Umum PBB awal bulan ini.

Myanmar merencanakan menggelar pemilihan umum pada Agustus tahun depan, tetapi Chollet memperingatkan tidak ada kemungkinan mereka bisa bebas dan adil.

Junta militer Myanmar telah membenarkan perebutan kekuasaannya dengan menunjuk pada dugaan kecurangan dalam pemilihan 2020, yang dimenangkan dengan mudah oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi.

Sebuah tindakan keras militer terhadap perbedaan pendapat setelah kudeta telah menyebabkan lebih dari 2.300 warga sipil tewas, menurut sebuah kelompok pemantau lokal.

Junta, sementara itu, mengatakan pemberontakan terhadap kekuasaannya telah menyebabkan hampir 3.900 pendukungnya tewas. (AFP/Cah/OL-09)