PM Pakistan: Tidak Adil Dampak Perubahan Iklim Ditanggung Sendiri

PERDANA Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memperingatkan kepada dunia mengenai dampak buruk perubahan iklim. Negaranya mengalami banjir terburuk yang pernah terjadi sehingga menewaskan 1.600 orang.

Hujan monsun yang belum pernah terjadi membanjiri sepertiga negara itu, wilayah seluas Inggris Raya, sehingga menggusur lebih dari tujuh juta orang. "Yang terjadi di Pakistan tidak akan tinggal di Pakistan," katanya dalam pidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia menambahkan bahwa kehilangan rumah, mata pencaharian, dan lahan pertanian merupakan kutukan yang nyata. Sharif mengatakan dunia saat ini tidak adil karena terdampak pemanasan global dari emisi yang rendah.

"Mengapa rakyat saya membayar harga dari pemanasan global yang begitu tinggi bukan karena kesalahan mereka sendiri? Alam telah melepaskan kemarahannya kepada Pakistan tanpa melihat jejak karbon kita yang hampir tidak berarti apa-apa," katanya.

Oleh karena itu, Sharif menilai semua negara bertanggung jawab atas perubahan iklim. Ia juga mendesak kepada negara-negara penghasil emisi karbon memberikan kompensasi. "Pencemar memiliki kewajiban moral untuk membayar kerugian dan kerusakan," tegasnya.

Sharif mendesak masyarakat internasional untuk memperhatikan seruan PBB senilai US$4,2 miliar untuk bantuan kemanusiaan dan ekonomi serta membebaskan cadangan keuangan negara yang dibekukan sejak Taliban merebut kekuasaan tahun lalu. "Pakistan bekerja untuk mendorong penghormatan terhadap hak-hak anak perempuan dan perempuan Afghanistan atas pendidikan dan pekerjaan. Namun, pada titik ini, mengisolasi pemerintah sementara Afghanistan dapat memperburuk penderitaan rakyat Afghanistan yang sudah melarat," katanya.

Ide tersebut sejauh ini telah ditolak oleh negara-negara kaya. Namuh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung proposal tersebut dan akan dibahas pada KTT Iklim PBB berikutnya di Mesir.

Pakistan memperkirakan total kerugian finansial mencapai US$30 miliar. Menteri Keuangan Pakistan Miftah Ismail meminta keringanan utang dari kreditur bilateral.

Amerika Serikat baru-baru ini membentuk dana luar untuk mengelola aset beku Afghanistan dengan dalih tidak mempercayai Taliban. Di Kashmir, wilayah Himalaya yang disengketakan antara Pakistan dan India sejak kedua negara merdeka dari Inggris, Sharif menuduh New Delhi memulai perubahan demografis ilegal dengan membuka wilayah mayoritas Muslim untuk penduduk India bergama Hindu. Dia meminta India menjalani jalan perdamaian dan dialog dengan membalikkan langkah ilegalnya pada 15 Agustus 2019, ketika New Delhi mencabut otonomi konstitusional Kashmir. (AFP/OL-14)