Indonesia Usung Penyelesaian Konflik di Ukraina, Palestina, Hingga Myanmar

INDONESIA terus menyerukan perdamaian atas berbagai konflik yang terjadi di Ukraina, Myanmar, hingga Pelestina. Hal tersebut terus disuarakan dalam Forum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali.

Sangat pentingnya menjaga perdamaian dunia diungkapkan Ketua DPR RI Puan Maharani ketika membuka sidang IPU ke-144, Minggu (20/3). Dikatakan, dengan berkumpulnya seluruh delegasi parlemen dunia, menjadi momentum yang sangat baik untuk bisa menyebarluaskan budaya damai (culture of peace).

Tentunya Puan juga berharap jika seluruh pihak mampu untuk menerapkan nudaya tersebut, maka akan terjalin toleransi, dialog hingga penolakan kekerasan yang kuat. Lebih lanjut dirinya juga berharap supaya perang yang saat ini terjadi di Ukraina bisa segera berakhir dengan gencatan senjata.

"Melalui upaya damai, pertemuan Majelis IPU ini mendorong diakhirinya perang di Ukraina. Tentunya kami mengharapkan perang segera berakhir dan dilakukan gencatan senjata," ujarnya.

Dalam sebuah keterangan tertulis, Ketua DPR RI itu juga menambahkan bahwa sangat penting bagi seluruh negara bisa menghormati hukum Internasional. Meski telah menyinggung konflik Rusia dengan Ukraina, namun politisi Partai PDI-Perjuangan itu juga menyatakan jangan sampai melupakan penyelesaian konflik di beberapa negara lain.

Forum IPU ke-144 juga menjadi momentum untuk terus mendesak tercapainya kemerdekaan di Palestina. "Kita jangan melupakan untuk menyelesaikan konflik di berbagai belahan bumi lainnya. Pertemuan ini juga dapat mendesak tercapainya kemerdekaan penuh Palestina,” tegasnya.

Puan juga menyorot situasi di Myanmar dan terus mendorong upaya agar negara tersebut bisa kembali ke jalan demokrasi. "Terkait situasi di Myanmar, kita dapat mendorong agar Myanmar kembali ke jalan demokrasi," ujarnya.

Puan kembali menegaskan IPU bisa menjadi solusi atas permasalahan global. "Sesuai tujuan IPU, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan," lanjut Puan. (RO/OL-15)